Berita Terkini

Kupang, ntt.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Apel Peringatan Hari Pahlawan pada Senin, (10/11) di halaman Kantor KPU Provinsi NTT. Apel dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna selaku pemimpin apel, dan diikuti oleh Anggota KPU Provinsi NTT Baharudin Hamzah, Petrus Kanisius Nahak, dan Elyaser Lomi Rihi, serta Plt. Sekretaris KPU Provinsi NTT Melanie Sari Willa Hege, pejabat struktural, fungsional, dan staf sekretariat. Dalam amanatnya, Jemris Fointuna menyampaikan refleksi mendalam mengenai makna Hari Pahlawan. Ia menekankan bahwa semangat kepahlawanan tidak berhenti pada simbol ataupun seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui sikap integritas, komitmen pelayanan, dan keteladanan nyata dalam menjalankan tugas kelembagaan. “Pahlawan adalah mereka yang menyalakan harapan. Dalam konteks kita sebagai penyelenggara pemilu, harapan itu hadir ketika kita menjaga integritas, bekerja dengan hati, dan menunjukkan pengabdian yang tulus kepada masyarakat,” ujar Jemris. Ia mengingatkan bahwa penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi. Karena itu, sikap disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi menjadi bagian dari komitmen moral yang tak dapat dipisahkan dari tugas institusi. “Semangat kepahlawanan mengajarkan bahwa perjuangan tidak selalu dalam bentuk pertempuran, tetapi dalam kerja sehari-hari yang jujur, tulus, dan konsisten,” tegas Jemris. Dalam amanatnya, Jemris juga mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat kebersamaan dan solidaritas internal. Menurutnya, momen Hari Pahlawan harus menjadi pengingat agar lembaga semakin kokoh secara nilai dan mentalitas, terutama di masa non-tahapan. Apel Hari Pahlawan berlangsung dengan khidmat, penuh rasa hormat, dan menjadi momen reflektif bagi seluruh jajaran KPU Provinsi NTT untuk terus menumbuhkan dedikasi, kecintaan terhadap bangsa, dan komitmen menjaga marwah lembaga

Lombok Tengah, ntt.kpu.go.id — Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Petrus Kanisius Nahak, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Prinsip Penyelenggara Pemilu dan Tata Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berlangsung pada 6–7 November 2025 di Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia melalui Divisi Sumber Daya Manusia ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman mengenai tata kerja serta pola hubungan antaranggota KPU di semua tingkatan, sekaligus memperkuat penerapan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu di lingkungan KPU pusat maupun daerah. Dalam pembukaan kegiatan, Anggota KPU RI Parsadaan Harahap menegaskan bahwa penguatan SDM KPU, baik anggota maupun sekretariat, memerlukan legacy berupa sistem kerja, pengetahuan, dan etos kelembagaan yang dapat diwariskan. Menurutnya, asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu adalah kewajiban melekat yang harus dijaga oleh setiap anggota KPU, baik secara personal maupun secara kelembagaan. Sementara itu, Anggota KPU RI Iffa Rosita, selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, memberikan penekanan pada pentingnya kolaborasi antar divisi, khususnya antara Divisi SDM dan Divisi Hukum dan Pengawasan, dalam menegakkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Ia menambahkan bahwa penguatan pengawasan internal (Wasnal) merupakan elemen penting untuk mencegah pelanggaran kode etik, pelanggaran sumpah/janji, dan pelanggaran pakta integritas. FGD ini juga menghadirkan narasumber eksternal, di antaranya Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid dan sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif terhadap Rancangan Peraturan KPU tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan, sehingga regulasi yang disusun menjadi lebih relevan dengan dinamika dan tantangan penyelenggaraan pemilu saat ini. Kegiatan FGD diikuti oleh Ketua KPU Provinsi dan Ketua Divisi SDM dari seluruh provinsi di Indonesia.

Jakarta, ntt.kpu.go.id — Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Baharudin Hamzah dan Lodowyk Fredrik, resmi dilantik sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Tahun 2025–2026 unsur KPU Provinsi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelantikan berlangsung pada Rabu hingga Jumat, 5–7 November 2025, di Hotel Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh anggota KPU Provinsi dan KIP Aceh dari seluruh Indonesia. Prosesi pelantikan berlangsung dengan khidmat dan menandai dimulainya masa tugas baru bagi anggota TPD yang akan menjalankan fungsi pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Usai pelantikan, para anggota TPD mengikuti sesi pembekalan yang membahas mekanisme kerja TPD, penguatan koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu, serta pemahaman mendalam mengenai tata cara penanganan laporan pelanggaran etik. Materi pembekalan juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai dasar integritas, profesionalitas, dan netralitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Melalui pelantikan ini, KPU Provinsi NTT menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan DKPP dalam menjaga marwah dan etika kelembagaan penyelenggara pemilu. Keberadaan TPD diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan etik serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas di Nusa Tenggara Timur.

Kupang, ntt.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali melanjutkan program KPU Mengajar dan telah memasuki seri keenam pada Selasa (4/11), bertempat di Aula KPU Provinsi NTT. Pada sesi kali ini, Plt. Sekretaris KPU Provinsi NTT, Melanie Sari Willa Hege, hadir sebagai narasumber dan memberikan pembekalan kepada peserta magang dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Kupang. Berbeda dari seri sebelumnya yang berfokus pada aspek teknis pemilu, sesi ini secara khusus mengulas peran strategis kesekretariatan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu. Dalam pemaparannya, Melanie mengajak peserta melihat lebih dekat bagaimana unit sekretariat bekerja mulai dari perencanaan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, komunikasi publik, hingga penguatan sumber daya manusia. “Perencanaan bukan hanya soal administrasi. Ini soal memastikan setiap program terarah, terukur, dan membawa manfaat. Semua proses pemilu harus berdiri di atas perencanaan yang rapi dan bertanggung jawab,” ungkap Melanie yang juga merupakan Kabag Perencanaan, Data dan Informasi itu. Ia juga menyoroti pentingnya manajemen informasi dan data, termasuk peran media sosial sebagai ruang edukasi bagi pemilih. Menurutnya, literasi digital menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman publik terhadap demokrasi dan proses kepemiluan. “Di era digital, cara kita menyampaikan informasi menentukan bagaimana publik melihat KPU. Komunikasi publik itu bukan pelengkap, tapi bagian inti pelayanan kita,” tambahnya. Pada bagian akhir, Melanie menekankan bahwa keberhasilan pemilu tidak terlepas dari kualitas SDM di belakang layar. Ia mendorong peserta untuk melihat nilai-nilai integritas, kedisiplinan, dan kerja sama sebagai fondasi utama kerja penyelenggara pemilu. “Pemilu berjalan baik karena ada orang-orang yang mau bekerja dengan hati. Kekuatan kita ada pada komitmen dan profesionalisme,” ujarnya. Sesi berlangsung interaktif dan santai. Para peserta terlihat aktif memberikan pengalaman mereka selama beberapa bulan menjalani magang di KPU Provinsi NTT. Banyak dari mereka mengaku baru menyadari bahwa peran sekretariat begitu luas dan menjadi piajakan terlaksananya proses pemilu yang tertib dan transparan. Program KPU Mengajar seri keenam ini kembali menjadi ruang belajar yang mempertemukan generasi muda dengan pengalaman nyata dunia penyelenggaraan pemilu. KPU Provinsi NTT berharap melalui inisiatif ini semakin banyak anak muda terinspirasi dan siap mengambil peran dalam memperkuat kualitas demokrasi di daerah maupun nasional.

Kupang, ntt.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti Rapat Koordinasi Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal KPU RI bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Senin (3/11). Kegiatan yang digelar secara virtual tersebut diikuti dari Ruang RPP KPU Provinsi NTT. Dalam kegiatan ini, hadir sebagai narasumber Direktur Jabatan Fungsional Manajemen ASN BKN, Sri Gantini, yang memaparkan perkembangan kebijakan terkait pola karier Jabatan Fungsional (JF) serta mekanisme pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional ASN. Sri Gantini menjelaskan sejumlah ketentuan baru, termasuk bahwa pengangkatan pertama ke dalam jabatan fungsional tidak lagi mensyaratkan uji kompetensi dan tidak mewajibkan diklat fungsional, kecuali untuk beberapa jabatan teknis tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia juga menyoroti aturan mengenai konversi angka kredit, penetapan nomenklatur jabatan dalam SK pengangkatan CPNS, hingga pengisian formasi JF sesuai kebutuhan lembaga. “Penguatan sistem jabatan fungsional menjadi bagian penting dalam membangun ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa transformasi sistem karier fungsional bertujuan memastikan tata kelola SDM pemerintah lebih efektif dan berbasis kinerja. Dari KPU NTT, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Subbag Hukum dan SDM, Bathseba S. Dapatalu, bersama staf pelaksana. Mereka turut menyimak pemaparan dan arahan teknis terkait tata kelola jabatan fungsional di lingkungan KPU, termasuk implikasi regulasi terhadap pengembangan karier pegawai. Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Sekretariat Jenderal KPU RI untuk memperkuat pengelolaan SDM penyelenggara pemilu, khususnya dalam menghadapi perubahan sistem kepegawaian dan tuntutan peningkatan kompetensi ASN. Melalui kegiatan ini, diharapkan jajaran kepegawaian KPU di daerah semakin siap mengimplementasikan kebijakan dan layanan kepegawaian yang efektif, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan nasional. Dengan mengikuti rakor ini, KPU Provinsi NTT menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi sistem manajemen ASN, serta memastikan pegawai KPU tetap memperoleh layanan kepegawaian yang akuntabel, profesional, dan tepat arah demi memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu.

Kupang, ntt.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan apel pagi rutin pada Senin (3/11) di halaman Kantor KPU NTT. Apel dipimpin oleh Plt. Sekretaris KPU Provinsi NTT, Melanie Sari Willa Hege, dan diikuti oleh Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna, Anggota KPU Provinsi NTT Baharudin Hamzah, Lodowyk Fredrik, Elyaser Lomi Rihi, dan Petrus Kanisius Nahak. Hadir pula para pejabat struktural, fungsional, serta staf sekretariat KPU Provinsi NTT. Dalam arahannya, Melanie menekankan pentingnya menjaga disiplin waktu dan ritme kerja meski saat ini KPU berada di masa non-tahapan pemilu. Ia mengingatkan bahwa tidak adanya tahapan bukan berarti beban tugas berkurang, tetapi justru menjadi kesempatan untuk memperkuat sistem kerja dan mempersiapkan diri menghadapi tahapan mendatang. “Disiplin waktu tetap harus kita jaga. Ini bagian dari integritas kerja kita sebagai lembaga publik,” ujar Melanie yang juga Kabag Perencanaan dan Data Informasi itu. Ia juga mengajak seluruh subbagian untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.  Menurutnya, masa non tahapan adalah ruang yang sangat strategis untuk menghasilkan ide-ide baru dan menggarap program-program penguatan kelembagaan. “Gunakan waktu ini untuk menciptakan hal-hal produktif. Temukan cara kerja yang lebih baik, kolaboratif, dan punya dampak bagi lembaga,” tambahnya. Melanie juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi antarbagian agar alur kerja tetap harmonis dan efektif. Menurutnya, komunikasi internal yang baik menjadi fondasi bagi kelancaran tugas, terutama ketika tahapan pemilu nantinya kembali berjalan dengan tempo yang tinggi. Apel pagi berlangsung dalam suasana tertib, menjadi momen awal pekan ini sebagai pengingat pentingnya menjaga profesionalitas, disiplin, dan komitmen bersama dalam memperkuat tugas kelembagaan KPU Provinsi NTT.