Berita Terkini

Ruteng, ntt.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai resmi meluncurkan program KPU Mengajar di Aula Kantor KPU Manggarai pada Rabu (17/9). Program ini merupakan inisiatif pendidikan pemilih yang diadaptasi dari KPU Provinsi NTT dan menjadi bagian dari upaya sistematis untuk menjangkau pemilih pemula serta menumbuhkan kesadaran berdemokrasi di kalangan generasi muda. Peluncuran program dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi NTT, Dr. Baharudin Hamzah, S.Pd., M.Si., yang memberikan dukungan penuh dan arahan strategis terkait pentingnya pendidikan pemilih. Turut hadir Ketua dan Anggota KPU Manggarai, Sekretaris, serta jajaran Sekretariat KPU Manggarai yang memastikan kegiatan berjalan lancar. Kehadiran unsur pimpinan dan sekretariat menjadi bukti keseriusan KPU Manggarai dalam mengimplementasikan program ini secara berkelanjutan. Peserta kegiatan berasal dari beragam latar belakang, antara lain pengurus OSIS SMK St. Petrus Ruteng, siswa praktik dari SMK Kuwus Mabar, pelajar SMK Sadar Wisata, serta sejumlah siswa-siswi dari berbagai sekolah lainnya di Kabupaten Manggarai. Para peserta tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga dilibatkan dalam sesi interaktif yang membahas sejarah pemilu di Indonesia, tahapan pemilu dan pilkada, hingga peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi. Dalam sambutannya, Dr. Baharudin Hamzah mengatakan, “KPU Mengajar adalah langkah strategis untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Kami ingin generasi muda tidak hanya menjadi pemilih yang datang ke TPS, tetapi juga memahami proses, hak, dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dengan memahami demokrasi dari awal, mereka bisa ikut menjaga integritas pemilu.” Ia juga mengapresiasi langkah KPU Manggarai yang telah mengadaptasi program ini dari KPU Provinsi. “Semoga KPU Mengajar di Manggarai menjadi inspirasi bagi kabupaten lain untuk melakukan hal serupa, sehingga pendidikan pemilih menjangkau lebih banyak pemilih pemula,” ujarnya. Baharudin menekankan bahwa program ini harus berkelanjutan agar nilai-nilai kepemiluan dapat terus ditanamkan di setiap jenjang pendidikan. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana para peserta mengajukan pertanyaan seputar pemilu. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya minat generasi muda terhadap proses demokrasi. Dengan peluncuran ini, KPU Manggarai berharap dapat membangun generasi pemilih yang cerdas, kritis, partisipatif, dan berintegritas, sehingga penyelenggaraan pemilu mendatang semakin berkualitas.

Kupang, ntt.kpu.go.id — Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Jemris Fointuna, didampingi Anggota KPU Provinsi NTT dan Sekretaris KPU Provinsi NTT, Adiwijaya Bakti, menerima kunjungan dari BPK RI Perwakilan Provinsi NTT di Kantor KPU Provinsi NTT. Pertemuan ini penting bagi KPU NTT untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan Pilkada Serentak 2024. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan entry meeting pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan keuangan Pilkada serentak tahun 2024 periode tahun 2024 hingga Semester I tahun 2025. Entry meeting ini menandai dimulainya rangkaian pemeriksaan oleh BPK RI yang bertujuan memastikan seluruh pengelolaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. Hadir dari BPK RI Perwakilan Provinsi NTT Zakaria Ismail selaku Pengendali Teknis, Kadek Intan Sari selaku Ketua Tim, serta anggota tim pemeriksa. Dari pihak KPU Provinsi NTT turut hadir Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, serta staf pengelola keuangan yang secara langsung bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan Pilkada. Pertemuan berlangsung dalam suasana formal, mencerminkan keseriusan kedua belah pihak dalam memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan. Pemeriksaan kepatuhan ini akan dilakukan secara terperinci dan mendalam dengan menelaah seluruh dokumen dan realisasi anggaran. BPK RI menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan sesuai regulasi untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Proses ini juga menjadi sarana evaluasi yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif guna memperkuat tata kelola keuangan di KPU Provinsi NTT maupun KPU Kabupaten/Kota. Turut hadir secara daring Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-NTT beserta Bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kehadiran mereka memastikan koordinasi dan pemahaman yang seragam terkait prosedur pemeriksaan di seluruh jajaran penyelenggara pemilu. KPU NTT menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai bentuk tanggung jawab publik, sehingga ke depan pengelolaan anggaran semakin transparan, akuntabel, dan mampu mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada secara optimal.

Ruteng, ntt.kpu.go.id - Anggota KPU Provinsi NTT Baharudin Hamzah, hadir dalam kegiatan Penguatan Kapasitas SDM KPU Manggarai yang digelar di Aula KPU Manggarai. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Manggarai, Rikardus J. Pentor, yang menegaskan pentingnya penguatan kapasitas SDM sebagai salah satu kunci sukses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang profesional. Dalam arahannya, Baharudin menyampaikan apresiasi atas kerja keras KPU Manggarai dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Ia mengapresiasi kinerja penyelenggara di tingkat kabupaten yang telah bekerja dengan baik, sehingga seluruh tahapan dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan.Baharudin menegaskan bahwa disiplin kerja dan pengembangan SDM adalah hal mendasar yang harus dijaga oleh setiap jajaran KPU.  “Kualitas penyelenggara akan berbanding lurus dengan kualitas pemilu yang dihasilkan. Karena itu, teruslah meningkatkan kapasitas, menjaga etos kerja, dan disiplin dalam setiap tahapan,” ujarnya. Ia juga mengingatkan jajaran KPU Manggarai tentang pentingnya pertanggungjawaban administrasi keuangan di tengah berlangsungnya pemeriksaan BPK RI. “Pastikan seluruh dokumen administrasi lengkap dan sesuai aturan. Transparansi dan akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab kita kepada publik,” tegasnya. Selain itu, Baharudin memaparkan secara singkat mengenai program KPU Mengajar yang telah dijalankan oleh KPU Provinsi NTT sebagai sarana pendidikan pemilih bagi generasi muda. Ia mendorong KPU Manggarai untuk mengembangkan program serupa sehingga literasi kepemiluan semakin meluas dan menumbuhkan kesadaran berdemokrasi sejak dini. Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi, di mana peserta berbagi pengalaman serta menyampaikan masukan untuk perbaikan pelaksanaan tahapan ke depan. KPU Manggarai berharap kegiatan penguatan kapasitas ini dapat meningkatkan kompetensi, disiplin, dan integritas seluruh jajaran sehingga penyelenggaraan pemilu mendatang dapat berlangsung lebih berkualitas dan terpercaya.

Kupang, ntt.kpu.go.id – Program KPU Mengajar kembali digelar di Aula KPU Provinsi NTT pada (16/9). Kegiatan ini menghadirkan Anggota KPU Provinsi NTT, Lodowyk Fredrik, sebagai pengajar. Peserta adalah siswa/i serta mahasiswa/i magang di KPU NTT yang berasal dari berbagai sekolah dan universitas.  Pada bagian sejarah pemilu, Fredrik mengurai perkembangan kepemiluan Indonesia dari masa awal hingga era reformasi. Ia menandaskan bahwa pemilu menjadi instrumen utama sirkulasi kekuasaan yang sah dalam negara demokrasi. Disampaikan pula garis besar tonggak penting, mulai dari pemilu era awal kemerdekaan, praktik pemilu berkala pada masa selanjutnya, hingga reformasi kelembagaan pasca-1998 yang memperkuat asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Peserta diajak melihat bagaimana penyelenggaraan pemilu terus berbenah, termasuk penguatan kelembagaan dan keterlibatan warga, agar kian transparan dan akuntabel. Masuk ke jenis-jenis pemilu, Fredrik menjelaskan struktur kontestasi di Indonesia yaitu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang menggunakan prinsip perwakilan, serta Pemilu Anggota DPD yang menyalurkan representasi daerah. Selain itu, ia memaparkan Pilkada (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota) sebagai mekanisme demokratis di tingkat daerah. Diulas pula gambaran teknis yang relevan bagi peserta magang, mulai dari tahapan inti pemilu/pilkada, prinsip keterbukaan data, hingga pentingnya akurasi daftar pemilih. Mengenai partai politik, Fredrik menekankan fungsi strategis parpol dalam demokrasi: pendidikan politik warga, rekrutmen dan kaderisasi, serta penyusunan kebijakan melalui wakil rakyat. Ia menerangkan peran partai pada proses pencalonan (baik legislatif maupun pasangan presiden/wakil presiden), juga pentingnya kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan mulai dari verifikasi, akuntabilitas keuangan, kepatuhan etika, hingga pemenuhan standar transparansi. Secara singkat, ia turut menyinggung adanya ambang batas yang diatur undang-undang sebagai bagian dari desain sistem perwakilan. Diskusi berjalan hangat. Peserta mengajukan pertanyaan seputar perbedaan peran DPR dan DPD, makna asas langsung dan rahasia di bilik suara, peluang calon perseorangan dalam Pilkada, serta soal mekanisme pindah memilih. Fredrik menutup sesi dengan mengajak para peserta magang menjadi duta literasi kepemiluan di lingkungan kampus dan komunitasnya. Dengan penyampaian materi yang runtut dan contoh yang dekat dengan keseharian, KPU Mengajar hari ini memperkuat pemahaman generasi muda mengenai proses kepemiluan. KPU NTT berharap para peserta magang dapat membawa pulang wawasan praktis dan nilai-nilai demokrasi, serta menerapkannya dalam tugas-tugas kepemiluan yang mereka jalankan.

Kupang, ntt.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan Aplikasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP melalui aplikasi E-Lapkin yang diselenggarakan oleh Inspektorat KPU RI secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia, termasuk para pengelola perencanaan dan operator aplikasi di masing-masing satuan kerja. Bimtek dibuka oleh Inspektur Wilayah II KPU RI, Wahyu Yudi Wijayanti, yang menegaskan bahwa aplikasi E-Lapkin merupakan salah satu inovasi penting untuk mempercepat monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP. Ia menyebut aplikasi ini sebagai wujud nyata pertanggungjawaban bersama, sekaligus mendukung agenda transformasi digital di lingkungan KPU. Dengan adanya E-Lapkin, proses pemantauan yang sebelumnya dilakukan manual dapat dipercepat, dirapikan, dan dilakukan secara real time. Dalam arahannya, Wahyu berharap seluruh peserta tidak hanya memahami fitur aplikasi tetapi juga menerapkannya secara konsisten. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi aplikasi E-Lapkin dengan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi kinerja, sehingga pelaporan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Hal ini diharapkan mampu mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang lebih transparan dan akuntabel. Setelah sesi pembukaan, tim Pusdatin KPU RI memaparkan secara rinci fitur-fitur utama E-Lapkin. Peserta diperkenalkan pada alur input data, pemantauan progres tindak lanjut, hingga mekanisme pelaporan berbasis dashboard yang memudahkan pemantauan oleh pimpinan. Sesi ini juga memberi ruang diskusi, di mana peserta dapat bertanya langsung mengenai kendala teknis, sehingga implementasi aplikasi dapat berjalan seragam di seluruh satuan kerja KPU. Dari KPU Provinsi NTT hadir Kepala Sub Bagian Perencanaan, Lusia A.D.P. Hekopung, bersama staf pelaksana yang secara aktif mengikuti pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Partisipasi ini menjadi wujud komitmen KPU NTT dalam mendukung transformasi digital dan memperkuat akuntabilitas kinerja. Dengan penerapan aplikasi E-Lapkin, KPU NTT berharap proses monitoring menjadi lebih cepat, transparan, dan efektif, sekaligus memperkuat budaya kerja modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Kupang, ntt.kpu.go.id — Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi pegawai di lingkungan sekretariat. Ujian ini dilaksanakan pada Selasa, 16 September 2025 pukul 11.00 WITA bertempat di Ruang Media Center KPU Provinsi NTT. Peserta yang mengikuti ujian sertifikasi PBJP berjumlah lima orang, yakni Abraham F. Benyamin, Agatha M. S. Woda, Bolivardo R. Liha, Rosita Koro Djoh, dan Hencey A. Bolla. Kelima peserta merupakan pegawai di lingkungan sekretariat KPU NTT yang telah memenuhi syarat mengikuti ujian sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan ujian sertifikasi PBJP ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kompetensi pegawai di bidang pengadaan barang dan jasa. Dengan sertifikasi ini, diharapkan para peserta dapat mengelola proses pengadaan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KPU Provinsi NTT mendorong seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi, termasuk melalui ujian sertifikasi, sebagai bagian dari komitmen lembaga dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta penyelenggaraan pemilu yang akuntabel.