Berita Terkini

Kupang, ntt.kpu.go.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jemris Fointuna, memenuhi undangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT dalam kegiatan Rapat Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Provinsi NTT Tahun 2025. Acara ini berlangsung di Hotel Sotis, Kupang, Kamis (11/9). Dalam forum tersebut, Jemris hadir bersama para pemangku kepentingan lain untuk mendengarkan dan mencermati paparan dari narasumber, antara lain Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H, Anggota DKPP RI DR. I Dewa K.W. Raka Sandi, S.T, S.H, M.SI, akademisi Dr. Rudi Rohi, M.Si, serta Ir. Esthon Leyloh Foenay, M.Si dari Komisi II DPR RI. Materi yang disampaikan menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan pengawas pemilu, baik dari sisi kapasitas, sinergi antar-lembaga, maupun konsistensi pengawasan pada setiap tahapan. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT, perwakilan Kepolisian Daerah NTT, Kejaksaan Tinggi NTT, Kesbangpol, media TVRI dan RRI, serta organisasi kemahasiswaan seperti PMII, HMI, IMM, dan GMKI. Kehadiran beragam elemen ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan pemilu merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya oleh penyelenggara tetapi juga masyarakat luas. Dengan memenuhi undangan Bawaslu NTT, Ketua KPU NTT menegaskan bahwa hubungan kelembagaan antara KPU NTT dan Bawaslu NTT perlu terus diperkuat. Sinergi tersebut menjadi kunci menjaga integritas, transparansi, serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Nusa Tenggara Timur. Kehadiran KPU NTT dalam forum ini dipandang penting untuk memperkokoh koordinasi antarpenyelenggara pemilu sekaligus memperluas ruang kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Kupang, ntt.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Teknis Terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan tema Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, Kamis (11/9). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor KPU Provinsi NTT dengan melibatkan delapan KPU Kabupaten/Kota secara daring. Ketua KPU Provinsi NTT, Jemris Fointuna, dalam sambutan pembukaan menyampaikan harapan agar KPU Kabupaten/Kota dapat memberikan masukan yang konstruktif. Menurutnya, hasil kajian ini akan menjadi bahan berharga dalam penyusunan Undang-Undang Pemilu pada periode mendatang. Ia menekankan pentingnya berbagi pengalaman dan refleksi terkait penataan daerah pemilihan (dapil) sebagai bekal memperkaya analisis. Diskusi berlanjut dengan penyampian masukan dari delapan KPU Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan penataan dapil dan alokasi kursi pada Pemilu 2024. Jalannya diskusi dipandu oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM KPU Provinsi NTT, Andrew S. N. Kette. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat se-NTT secara daring, serta pejabat struktural, pejabat fungsional, dan ASN KPU Provinsi NTT secara luring. Melalui forum FGD ini, KPU Provinsi NTT tidak hanya membicarakan teknis penataan dapil, tetapi juga menekankan pentingnya evaluasi pengalaman Pemilu 2024 sebagai landasan perbaikan sistem ke depan. Masukan dari kabupaten/kota memberi gambaran nyata tentang tantangan di lapangan, mulai dari kesenjangan representasi antarwilayah hingga kebutuhan menyesuaikan jumlah kursi dengan dinamika kependudukan. Ini menunjukkan bahwa penataan dapil bukan sekadar persoalan administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga keadilan politik, keterwakilan, dan kualitas demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Kupang, ntt.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan pada Selasa (9/9) terhadap tiga KPU kabupaten, yakni KPU Manggarai Barat, KPU Sumba Barat Daya, dan KPU Malaka. Kegiatan ini berlangsung di Aula KPU Provinsi NTT dan diikuti oleh KPU kabupaten secara daring melalui aplikasi Zoom. Penguatan kelembagaan ini merupakan upaya KPU NTT untuk memastikan tata kelola internal di tingkat kabupaten/kota berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu fokus utama yang ditinjau adalah presensi pegawai, khususnya konsistensi hadir tepat waktu dan menjaga kedisiplinan kerja sehari-hari. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna, Anggota Baharudin Hamzah dan Elyaser Lomi Rihi, Sekretaris KPU Provinsi NTT Adiwijaya Bakti, Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Melanie S.W. Hege, Kasubag Parmas dan SDM Bathseba S. Dapatalu, serta staf Parmas dan SDM. Kehadiran jajaran pimpinan hingga staf menjadi bagian dari komitmen untuk mengawal kedisiplinan di lingkungan KPU kabupaten/kota. Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna dalam arahannya menekankan bahwa disiplin pegawai harus menjadi budaya kerja sehari-hari. “Presensi bukan hanya soal absen di pagi hari, tetapi mencerminkan tanggung jawab dan integritas kita. KPU harus memberi teladan sebagai lembaga publik yang bisa dipercaya masyarakat,” ujarnya. Anggota KPU Provinsi NTT Baharudin Hamzah menambahkan bahwa kegiatan penguatan kelembagaan ini merupakan sarana untuk memperkokoh tata kelola, bukan sekadar mencari kesalahan. Ia berharap seluruh KPU kabupaten/kota dapat menjadikan kegiatan ini sebagai dorongan untuk semakin konsisten menjaga kedisiplinan. Anggota KPU Provinsi NTT Elyaser Lomi Rihi turut menekankan bahwa kedisiplinan hadir tepat waktu harus dipandang sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan publik. “Masyarakat menaruh kepercayaan pada kita sebagai penyelenggara pemilu. Maka setiap pegawai KPU wajib menunjukkan sikap profesional, salah satunya dengan menjaga disiplin waktu dan kinerja,” ungkapnya. Sekretaris KPU Provinsi NTT, Adiwijaya Bakti, memberikan penekanan lebih lanjut pada aspek manajerial dan akuntabilitas. Menurutnya, kedisiplinan pegawai berdampak langsung pada kualitas kinerja organisasi. “Ketepatan waktu dan kehadiran yang konsisten akan berpengaruh pada kelancaran program kerja, koordinasi antarbagian, dan pelayanan terhadap publik. Disiplin sederhana seperti hadir tepat waktu adalah hal yang mampu menopang semua pekerjaan besar KPU,” tegasnya. Ia juga mengingatkan pentingnya kepemimpinan di level sekretariat kabupaten untuk menjadi motor penggerak kedisiplinan. “Sekretaris dan komisioner harus berperan aktif sebagai contoh. Jika pimpinan menunjukkan konsistensi, maka staf pun akan mengikuti. Inilah yang kita harapkan dari penguatan kelembagaan,” tambah Adiwijaya. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi NTT menegaskan bahwa komitmen terhadap disiplin dan akuntabilitas merupakan hal mendasar dalam menjaga kepercayaan publik. Upaya penguatan kelembagaan serupa akan terus dilakukan secara berkesinambungan pada kabupaten/kota lain, sehingga kinerja KPU di seluruh Nusa Tenggara Timur semakin solid, profesional, dan berintegritas.

Kupang, ntt.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan apel pagi rutin pada Senin (8/9), bertempat di halaman kantor KPU Provinsi NTT. Apel pagi kali ini dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi NTT, Adiwijaya Bakti, dan diikuti oleh Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna, Anggota Elyaser Lomi Rihi, Lodowyk Fredrik, Baharudin Hamzah serta seluruh jajaran sekretariat KPU Provinsi NTT. Dalam arahannya, Adiwijaya menyampaikan pentingnya menumbuhkan budaya akuntabilitas di lingkungan kerja KPU. Menurutnya, akuntabilitas bukan hanya soal laporan administrasi, tetapi juga tentang sikap dan perilaku sehari-hari yang mencerminkan tanggung jawab terhadap tugas, publik, dan lembaga. “Akuntabilitas adalah hal penting yang harus dilakukan agar KPU tetap dipercaya masyarakat. Setiap langkah, sekecil apa pun, harus bisa dipertanggungjawabkan. Dari penyusunan dokumen, pengelolaan anggaran, hingga koordinasi antarbidang, semuanya harus transparan dan akurat,” tegasnya. Selain menekankan aspek akuntabilitas, Adiwijaya juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan. Oleh karena itu, menjaga pola makan, berolahraga secara teratur, serta mengelola stres menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. “Kita sering sibuk dengan pekerjaan, tetapi jangan sampai mengabaikan kesehatan. Tubuh yang sehat akan menunjang kinerja kita, dan dengan begitu kita bisa melayani masyarakat dengan lebih baik,” tambahnya. Adiwijaya juga mengajak seluruh jajaran sekretariat untuk menjadikan apel pagi sebagai ruang kebersamaan, sarana menyatukan langkah, serta memperkuat semangat kerja. Ia menegaskan bahwa keberhasilan KPU dalam setiap tahapan maupun di luar tahapan pemilu sangat bergantung pada konsistensi membangun integritas, rasa tanggung jawab, dan kepedulian bersama. Dengan menanamkan nilai akuntabilitas dan menjaga kesehatan, kinerja KPU Provinsi NTT diharapkan semakin solid, profesional, dan mampu menjaga kepercayaan publik.

Kupang, ntt.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Kajian Teknis Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 bersama KPU Kabupaten/Kota se-NTT pada Rabu (3/9). Kegiatan yang digelar secara daring dari Kantor KPU Provinsi NTT ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tingkat nasional terkait evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 serta penerapan regulasi dalam mengatasi persoalan-persoalan yang muncul di daerah. Dalam pembukaan, Ketua KPU NTT Jemris Fointuna menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk memastikan kajian teknis dapat disusun secara tepat waktu dengan kualitas yang baik. Ia menegaskan bahwa kajian ini tidak hanya sebatas laporan, tetapi harus mampu memberikan gambaran menyeluruh bagi penyelenggara pemilu di periode mendatang. Anggota KPU NTT, Baharudin Hamzah, menambahkan bahwa kajian teknis ini harus disusun secara ilmiah dan sistematis dengan dukungan metode yang tepat. Menurutnya, data yang diperoleh perlu divalidasi melalui pendekatan yang beragam, termasuk wawancara dengan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam tahapan pemilu. “Dengan cara ini, hasil kajian akan lebih kaya perspektif sekaligus memperkuat kontribusi akademisnya,” jelas Baharudin. Sementara itu, Anggota KPU NTT Elyaser Lomi Rihi menekankan pentingnya hasil kajian sebagai dasar dalam memperbaiki regulasi di masa depan. Ia berharap setiap KPU Kabupaten/Kota dapat membedah permasalahan secara detail, karena persoalan teknis di lapangan merupakan tantangan nyata yang dihadapi bersama penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Agenda rapat juga diisi dengan pemaparan materi mengenai tema serta substansi kajian teknis yang akan digarap oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Sesi ini dipandu oleh Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi NTT, Agustina J. Touselak, yang memberikan arahan terkait penyusunan kerangka dan fokus kajian. Rapat koordinasi ini turut diikuti oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, para Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, serta jajaran sekretariat KPU se-NTT. Dari KPU Provinsi NTT hadir pula Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Humas, Hukum, dan SDM, bersama Kepala Sub Bagian dan staf pelaksana. Melalui forum ini, KPU Provinsi NTT menegaskan komitmen untuk menghadirkan kajian teknis yang tidak hanya mendokumentasikan pengalaman Pemilu 2024, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan demokrasi di Nusa Tenggara Timur maupun secara nasional.

Kupang, ntt.kpu.go.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jemris Fointuna, bersama para Anggota KPU melakukan kunjungan silaturahmi ke Polda NTT pada Rabu (3/9). Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari evaluasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang telah berlangsung, sekaligus memperkuat koordinasi menghadapi agenda kepemiluan berikutnya. Hadir mendampingi Ketua KPU NTT yakni Anggota KPU Baharudin Hamzah (Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM), Lodowyk Fredrik (Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi), Elyaser Lomi Rihi (Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu), serta Kabag Perencanaan, Data dan Informasi KPU NTT, Melanie S.W Hege. Turut hadir mendampingi Kapolda sejumlah pejabat utama Polda NTT, yakni Dirintelkam, Dirreskrimum, dan Kabidhumas. Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU NTT Jemris Fointuna menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh, baik dari sisi teknis maupun koordinasi lapangan. “Kita perlu belajar dari pengalaman, mencatat apa yang sudah berjalan baik, dan memperbaiki yang masih kurang. Sinergi dengan aparat keamanan harus terus dipelihara agar tahapan berikut bisa lebih siap dan lebih baik,” ujar Jemris. KPU NTT dan jajaran Polda NTT juga membahas sejumlah aspek strategis, mulai dari distribusi logistik ke wilayah sulit, antisipasi faktor cuaca, hingga potensi dinamika sosial politik yang dapat berpengaruh pada jalannya tahapan pemilu mendatang. Komunikasi lintas lembaga dinilai penting untuk memastikan setiap tantangan dapat diantisipasi sejak dini. Selain aspek pengamanan, KPU NTT memberi perhatian khusus pada pemutakhiran data pemilih. Validitas data dianggap sebagai dasar dalam menjamin hak konstitusional masyarakat. Dukungan dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, menjadi faktor penting agar proses ini berlangsung aman, transparan, dan terpercaya. Pertemuan ini juga menyoroti perlunya penataan strategi pengamanan yang lebih adaptif. KPU NTT menilai bahwa dinamika politik lokal yang beragam, disertai kondisi geografis kepulauan, memerlukan pola pengamanan yang fleksibel namun tetap terukur. Dengan pendekatan seperti ini, diharapkan potensi hambatan di lapangan dapat diminimalkan sejak awal. Lebih jauh, KPU NTT memandang bahwa sinergi kelembagaan dengan Polda tidak semata soal menjaga keamanan, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Keamanan yang terjaga bukan hanya melindungi proses teknis, melainkan juga menjaga legitimasi hasil pemilu itu sendiri. “Jika rakyat merasa aman dan yakin suaranya terjaga, maka demokrasi akan tumbuh dengan sehat,” demikian pesan yang disampaikan dalam forum tersebut. KPU Provinsi NTT menegaskan bahwa kunjungan ini bukan hanya silaturahmi, tetapi juga bagian dari komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi kelembagaan. Dengan sinergi yang kuat antara KPU dan Polda, diharapkan penyelenggaraan tahapan pemilu di NTT ke depan dapat berjalan lebih efektif, dan memberikan rasa aman bagi seluruh pemilih.