Berita Terkini

Kupang, ntt.kpu.go.id — KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur turut serta dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Logistik Pasca Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Kota Magelang pada Kamis (16/10). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna dan Plt. Sekretaris KPU NTT Melanie S.W. Hege. Rakornas dibuka oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, didampingi Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Dalam sambutannya, Afifuddin menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja keras jajaran pengelola logistik di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, tidak ada kendala logistik yang menyebabkan penundaan pemungutan suara, sebuah capaian penting dalam manajemen logistik pemilu nasional. Di sisi lain, Idham Holik menyoroti pentingnya penyimpanan arsip logistik secara tertib di setiap satuan kerja KPU provinsi dan kabupaten/kota. Arsip tersebut menjadi sumber data penting dalam penyusunan kebijakan serta perbaikan tata kelola logistik pemilu mendatang. Sementara itu, Yulianto Sudrajat dan August Mellaz menekankan perlunya inovasi serta penguatan kapasitas SDM logistik, terutama untuk menghadapi tantangan geografis di wilayah kepulauan dan daerah sulit jangkau. Setelah sesi arahan pimpinan, Rakornas menghadirkan narasumber pertama Nur Wakit Aliyusron (Kepala Biro Logistik KPU RI). Ia membahas transformasi tata kelola distribusi logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024 serta sejumlah isu strategis nasional dalam evaluasi pengelolaan logistik pemilu dan pilkada. Narasumber kedua, Brisma Renaldi (Widyaiswara Ahli Utama dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia), menyoroti pentingnya penguatan kapasitas aparatur dalam mendukung transformasi tata kelola distribusi logistik hingga ke tingkat TPS. Menurutnya, strategi distribusi yang adaptif, efisien, dan kolaboratif menjadi kunci penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu dan berkualitas. Rakornas juga menghadirkan narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang memberikan perspektif terkait pemanfaatan teknologi dan penguatan rantai distribusi logistik nasional melalui kolaborasi lintas sektor. Kehadiran KPU NTT dalam Rakornas ini menjadi bagian dari komitmen memperkuat sistem logistik pemilu di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Pengalaman Pemilu dan Pemilihan 2024 menjadi pelajaran penting untuk memperkuat kesiapan logistik secara sistematis, terutama dalam perencanaan dan distribusi ke daerah sulit jangkau. Melalui kegiatan ini, KPU NTT berupaya memperkuat kapasitas dan strategi logistik pemilu sebagai bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang tepat waktu, transparan, dan berintegritas.

Kupang, ntt.kpu.go.id — KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Kerja Cerdas Meningkatkan Produktivitas Menggunakan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum” yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Jumat (17/10) secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti dari Ruang Media Center KPU NTT oleh Anggota KPU NTT Lodowyk Fredrik, Elyaser Lomi Rihi, dan Petrus Kanisius Nahak. Bimtek ini menjadi bagian dari langkah strategis KPU dalam memperkuat kapasitas SDM penyelenggara pemilu agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya pemanfaatan AI untuk mendukung efektivitas kerja kelembagaan. Kegiatan dibuka oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa bimtek ini merupakan bagian dari seri webinar rutin setiap hari Jumat pada masa pasca-pemilu sebagai bentuk peningkatan kapabilitas penyelenggara pemilu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi KPU RI Mashur Sampurna Jaya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan seri pertama dari rangkaian bimtek tematik yang akan menghadirkan berbagai narasumber ahli sesuai kebutuhan satuan kerja. Ia menegaskan bahwa penguasaan teknologi, termasuk AI, akan menjadi salah satu pondasi penting dalam modernisasi tata kelola kelembagaan KPU ke depan. Bimtek dipandu oleh Kabag Infrastruktur Pusdatin KPU RI Andre Putra Hermawan selaku moderator. Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan AI dapat membantu menyederhanakan proses kerja, mulai dari pengelolaan administrasi, pelaporan, pengolahan data kepemiluan, hingga mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data. “AI bukan untuk menggantikan peran manusia, tetapi menjadi alat bantu kerja yang memperkuat kapasitas SDM,” ujarnya. Hadir sebagai narasumber, praktisi IT Arief Pribadi, yang membawakan materi terkait penerapan AI dalam dunia kerja kelembagaan. Ia menjelaskan bagaimana kecerdasan buatan dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat kemampuan analitis, serta mengoptimalkan pengelolaan data besar, dokumen kelembagaan, dan komunikasi publik. “AI akan sangat bermanfaat jika dikelola dengan baik. Bukan hanya membuat pekerjaan lebih efisien, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas di setiap lini kerja,” jelasnya. Kegiatan ini diikuti secara daring oleh seluruh jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Melalui bimtek ini, KPU NTT berkomitmen untuk terus berinovasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi guna memperkuat kinerja organisasi serta mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional, efisien, dan transparan.

Kupang, ntt.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Data Turunan Semester II Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 pada Kamis, (17/10). Kegiatan dilaksanakan di Media Center KPU Provinsi NTT dan juga diikuti secara daring melalui Zoom Meeting. Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) KPU Provinsi NTT, Lodowyk Fredrik, serta dihadiri oleh Lusia ADP Hekopung, Kepala Sub Bagian Perencanaan, serta staf pelaksana bagian Rendatin di lingkup KPU se-NTT.  Sebagai pembuka, Lusia Hekopung, menyampaikan bahwa data turunan semester II PDPB telah tersedia dan akan segera ditindaklanjuti. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap hasil pleno triwulan III sebelumnya untuk mengetahui kendala yang mungkin terjadi di daerah. Dalam arahannya, Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) KPU Provinsi NTT, Lodowyk Fredrik, mengapresiasi pelaksanaan pleno triwulan III oleh KPU kabupaten/kota yang berlangsung pada 2–3 Oktober 2025. Ia menegaskan bahwa KPU RI memberikan apresiasi positif kepada KPU Provinsi NTT atas capaian penyelesaian data turunan yang baik, serta menyoroti pentingnya koordinasi lintas pemangku kepentingan agar tidak ada permasalahan yang terbawa ke rapat selanjutnya. Dalam pemaparannya, Tati H. Husein, staf pelaksana dan admin operator SIDALIH KPU Provinsi NTT, menjelaskan bahwa terdapat tujuh jenis file data turunan yang harus ditindaklanjuti, yaitu pindah domisili keluar, pindah domisili masuk, ubah nama, ubah status, ubah tanggal lahir, pemilih baru, dan DP4 tersaring. Ia menekankan perlunya ketelitian dalam memverifikasi data, khususnya pada NIK pemilih, untuk mencegah duplikasi dan kesalahan input. Selain itu, Kepala Divisi Hukum KPU Provinsi NTT, Petrus Kanisius Nahak, menambahkan bahwa perlu ada evaluasi tata cara pleno agar lebih sesuai dengan SOP di masing-masing satuan kerja, serta mendorong semua pihak untuk menjadikan koordinasi sebagai dasar dalam menghasilkan data pemilih yang berkualitas dan valid. Menutup rapat, Lodowyk Fredrik menegaskan kembali bahwa PDPB merupakan pekerjaan utama KPU dan perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab, komunikasi yang baik, serta sinergi antar-pihak. Ia juga berpesan agar seluruh peserta terus meningkatkan kapasitas diri melalui literasi kepemiluan dan menjaga semangat kerja demi suksesnya penyelenggaraan pemilu mendatang.

Kupang, ntt.kpu.go.id — KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali melaksanakan kegiatan KPU Mengajar sebagai bagian dari program sosialisasi pendidikan pemilih bagi generasi muda. Kali ini, kegiatan berlangsung di Aula SMKN 1 Kota Kupang pada Rabu (15/10), dengan peserta para siswa dan guru pendamping. Kegiatan dibuka oleh Wakil Kepala Humas SMKN 1 Kota Kupang, Karolus Pi, yang menyampaikan apresiasi atas inisiatif KPU NTT dalam memberikan pendidikan kepemiluan langsung ke sekolah. “Kami menyambut baik program KPU Mengajar ini. Siswa-siswa kami perlu memahami proses demokrasi sejak dini, bukan hanya sebagai pemilih, tapi juga bagian penting dalam kehidupan berdemokrasi,” ujarnya. Sebagai narasumber utama, Anggota KPU Provinsi NTT Elyaser Lomi Rihi menyampaikan materi tentang dasar-dasar demokrasi, sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, lembaga penyelenggara pemilu, serta prinsip Luber dan Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Dalam pemaparannya, Elyaser menekankan pentingnya kesadaran pemilih pemula terhadap hak pilihnya sebagai bagian dari partisipasi aktif dalam menentukan masa depan bangsa. “Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi tentang kesadaran kita semua sebagai warga negara untuk ikut serta dalam menjaga proses itu tetap jujur, adil, dan bermartabat,” tegas Elyaser di hadapan para siswa. Ia juga mendorong agar praktik berdemokrasi dapat dimulai dari lingkungan sekolah, misalnya melalui pemilihan OSIS yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pemilu. “Dari OSIS, kalian bisa belajar bagaimana proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan dilakukan secara terbuka dan jujur. Itulah cerminan awal dari demokrasi yang sehat,” tambahnya. Hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Perencanaan, Data, dan Informasi yang juga Plt Sekretaris KPU NTT Melanie S.W. Hege, serta Kasubag Hukum, SDM, dan Parmas Bathseba S. Dapatalu. Kehadiran tim KPU ini menunjukkan komitmen untuk memperluas jangkauan pendidikan pemilih di kalangan pelajar. Para siswa tampak antusias mengikuti sesi penyampaian materi. Beberapa di antaranya mengajukan pertanyaan seputar apa saja peran KPU pasca pemilu, bagaimana suara mereka berpengaruh terhadap hasil pemilu, sampai dengan tips-tips memilih pemimpin secara rasional. Interaksi ini menunjukkan tumbuhnya minat dan kesadaran kritis generasi muda terhadap proses demokrasi. Melalui kegiatan ini, KPU NTT berharap pelajar dapat menjadi pemilih cerdas dan aktif dalam setiap tahapan pemilu. Program KPU Mengajar diharapkan terus menjadi ruang pembelajaran demokrasi yang inklusif, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan pelajar, dimulai dari lingkungan sekolah itu sendiri.

Kupang, ntt.kpu.go.id — KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan apel pagi rutin pada Senin (13/10) di halaman kantor KPU NTT. Apel dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi NTT Lodowyk Fredrik dan diikuti oleh Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna, Anggota Elyaser Lomi Rihi, serta seluruh jajaran sekretariat KPU NTT. Dalam arahannya, Lodowyk menekankan pentingnya menjaga profesionalisme kerja sebagai bagian dari budaya kelembagaan. Ia menyebut bahwa sikap kerja yang baik, kedisiplinan, serta komitmen terhadap tanggung jawab akan selalu meninggalkan jejak positif bagi organisasi. “Apa yang kita lakukan hari ini akan dikenang dan menjadi legacy. Karena itu, mari kita jaga sikap dan profesionalisme dalam setiap tugas,” ujarnya. Lodowyk juga menyampaikan bahwa saat ini telah ditetapkan Melanie S.W. Hege sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris KPU NTT, menggantikan Adiwijaya Bakti yang telah memasuki masa purna tugas. Ia menegaskan bahwa masa transisi ini perlu dihadapi dengan kerja sama dan koordinasi yang kuat agar ritme kerja kelembagaan tetap berjalan baik.  “Perubahan dalam organisasi adalah hal yang wajar. Yang paling penting adalah bagaimana kita semua tetap menjaga semangat, koordinasi, dan profesionalitas,” tambahnya. Di akhir arahannya, Lodowyk juga mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga kesehatan. Apel pagi berlangsung tertib. Para peserta mendengarkan arahan dengan serius dan menunjukkan kesiapan untuk terus memperkuat kinerja kelembagaan KPU NTT. Melalui momentum apel pagi, diharapkan semangat kerja profesional, sikap yang positif, dan sinergi antardivisi dapat semakin mengakar dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan kepemiluan ke depan.

Kupang, ntt.kpu.go.id — KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur turut serta dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi SDM KPU dalam Rangka Penguatan Kelembagaan yang digelar di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, pada 10–12 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh Anggota KPU NTT Baharudin Hamzah serta Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi yang juga Plt Sekretaris KPU Provinsi NTT Melanie S.W. Hege, bersama jajaran KPU provinsi dari seluruh Indonesia. Rakor ini dibuka oleh Ketua KPU Republik Indonesia Mochammad Afifuddin, didampingi Anggota KPU RI Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan Yulianto Sudrajat. Dalam sambutannya, Afifuddin menegaskan bahwa keberhasilan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 merupakan bentuk pelaksanaan tugas konstitusional yang patut disyukuri bersama. Ia menekankan bahwa pemilu bukan sekadar kontestasi kekuasaan, melainkan juga tugas kemanusiaan dalam menjaga kehidupan berdemokrasi. “Selain menjalankan tugas teknis kepemiluan, KPU juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga stabilitas demokrasi, termasuk mengelola potensi konflik yang mungkin timbul setelah pemilu,” ujar Afifuddin. Di sisi lain, Anggota KPU RI Idham Holik menekankan bahwa penguatan kelembagaan harus menjadi komitmen kolektif di seluruh satuan kerja KPU. Ia menegaskan pentingnya profesionalitas, integritas, dan independensi dalam menjalankan amanah sebagai penyelenggara pemilu. Sementara itu, di tempat yang sama, Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat menyoroti pentingnya inovasi kelembagaan di luar masa tahapan pemilu. Menurutnya, masa jeda ini merupakan momentum strategis bagi KPU untuk memperkuat fondasi kelembagaan, salah satunya melalui pengembangan literasi kepemiluan seperti penyusunan publikasi akademik dan dokumentasi kelembagaan. Menambahkan hal tersebut, Anggota KPU RI Parsadaan Harahap menyampaikan bahwa rakor ini merupakan upaya memperkuat sinergi kelembagaan antara KPU pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia menegaskan pentingnya membangun kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan (capacity building), sehingga seluruh jajaran siap menghadapi tantangan kepemiluan mendatang dengan lebih adaptif dan responsif. Keikutsertaan KPU NTT dalam rakor ini menjadi bagian dari komitmen kelembagaan untuk terus memperkuat kapasitas SDM di daerah. Penguatan SDM dipandang sebagai kunci penting agar KPU NTT mampu bekerja optimal dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada. Kehadiran KPU NTT juga mencerminkan upaya untuk terus menjaga ritme kerja organisasi, memastikan SDM siap, dan adaptif terhadap dinamika lapangan. Dalam forum tersebut, delegasi KPU NTT turut berperan sebagai bagian dari pertukaran pengalaman antarprovinsi, termasuk berbagi praktik baik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 di wilayah kepulauan. Fokusnya antara lain pada strategi pengelolaan SDM di daerah dengan akses geografis terbatas serta pendekatan kolaboratif antara sekretariat dan komisioner. Pengalaman ini menjadi salah satu contoh adaptasi kelembagaan di daerah kepulauan yang relevan bagi konteks nasional. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi NTT bersama seluruh KPU se-Indonesia memperkuat koordinasi dan menyelaraskan strategi penguatan SDM. Hal ini diharapkan menjadi landasan penting dalam mewujudkan kelembagaan KPU yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi dinamika kepemiluan mendatang.