Berita Terkini

Plh Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Carolus F. Dengi didampingi Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi Melanie S. W. Hege dan Kasubag Hukum dan SDM Bathseba S. Dapatalu mengikuti kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pemanggilan Tugas CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 (Selasa, 27/5/2025) secara daring. Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Yuli Hertaty pada pukul 11.00 Wita. Sejumlah pokok materi yang disampaikan dalam kegiatan ini terkait metode pembekalan bagi CPNS Setjen KPU Tahun Anggaran 2024, kesiapan dukungan sarana dan prasana di satuan kerja Tingkat provinsi dan teknis proses verifikasi kelengkapan dokumen CPNS. Kegiatan pembekalan CPNS Setjen KPU Tahun Anggaran 2024 akan berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 2 sampai 5 Juni 2025. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi CPNS sejumlah 119 orang dengan lokasi penempatan pada Sekretariat KPU Provinsi dan 22 KPU Kabupaten/Kota.  

#TemanPemilih, sebanyak 150 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT TA 2024 Periode I mengikuti Pembekalan & Pengambilan Sumpah Janji secara daring pada Jumat, (23/5). Kegiatan diawali dengan pengarahan umum oleh Kepala Biro SDM KPU RI, Yuli Hertaty. Dalam arahannya, Yuli menyampaikan pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Ia juga menekankan bahwa PPPK harus menunjukkan kerja-kerja berkualitas dan berorientasi pada pelayanan publik. Selanjutnya, pemaparan terkait Hak dan Kewajiban PPPK disampaikan oleh Kepala Biro SDM BKN Diah Kusuma Ismuwardani. Ia menjelaskan bahwa PPPK memiliki hak-hak yang dilindungi oleh UU, seperti gaji, tunjangan, perlindungan kerja, serta kesempatan pengembangan kompetensi. Di sisi lain, kewajiban untuk menjaga netralitas, disiplin, serta menjunjung tinggi kode etik profesi juga ditekankan sebagai bagian penting dari komitmen sebagai ASN. Acara dilanjutkan dengan prosesi Pengambilan Sumpah/Janji PPPK yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno. Dalam sambutannya, Bernad mengajak seluruh PPPK yang baru disumpah untuk bekerja dengan penuh dedikasi, menjaga etika, dan menjunjung tinggi integritas. Turut hadir Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTT, Pejabat Struktural, beserta staf pelaksana. Acara berlangsung dengan tertib dan khidmat, menandai komitmen dari para PPPK untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. #KPUNTT #KPUMelayani

#TemanPemilih, Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT pada Jumat (23/5). Rapat Paripurna ini diselenggarakan dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Ketua dan Anggota DPRD Provinsi NTT, Staf Ahli Bidang Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan BPK RI, unsur Forkopimda Provinsi NTT, serta para undangan lainnya. #KPUNTT #KPUMelayani

#TemanPemilih, sebagai tindak lanjut dari pelatihan jurnalistik yang telah diselenggarakan sebelumnya, KPU Provinsi NTT menggelar rapat evaluasi secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis, (22/05). Kegiatan diawali dengan arahan dari Ketua KPU Provinsi NTT, Jemris Fointuna, yang menekankan pentingnya penulisan berita yang memenuhi unsur 5W + 1H. Selanjutnya, rapat dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi NTT Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Baharudin Hamzah. Ia memfokuskan pembahasan pada evaluasi kualitas tulisan jurnalistik serta pengelolaan media sosial oleh KPU kabupaten/kota."Divisi Parmas adalah sektor leading dalam pemberitaan lembaga" ujar Baharudin dengan nada mantap, menyadarkan para peserta akan posisi vital mereka. Satu per satu aspek dibedah, dari teknik penulisan, narasi media sosial, hingga konsistensi branding kelembagaan. Beberapa mendapat apresiasi, sementara yang lain menerima catatan untuk segera berbenah. Adapun peserta kegiatan ini terdiri atas Anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Sosdiklih Parmas SDM, Kasubbag Hukum dan SDM, serta staf pengelola kehumasan dan partisipasi masyarakat. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Bagian Rendatin, Melanie S.W. Hege, Kasubbag Hukum dan SDM, Bathseba S. Dapatalu, serta sejumlah staf pelaksana KPU Provinsi NTT. #KPUNTT #KPUMelayani

#TemanPemilih, dalam upaya mengakselerasi belanja APBN dan mengoptimalkan Indikator Deviasi Halaman III DIPA Triwulan II, KPU Provinsi NTT turut serta dalam Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kinerja Anggaran dan Optimalisasi Deviasi Halaman III DIPA Triwulan II serta Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh DJPb Kementerian Keuangan Kanwil NTT pada Kamis, 22 Mei 2025. FGD ini menghadirkan seluruh satuan kerja mitra DJPb se-Provinsi NTT. Suasana diskusi terasa intens, terutama ketika sejumlah data realisasi anggaran dan capaian indikator deviasi dipaparkan secara terbuka. Dari nilai deviasi yang ditampilkan, terlihat masih adanya tantangan serius dalam optimalisasi penyerapan anggaran. Dalam forum ini, DJPb Kanwil NTT memaparkan mulai dari efisiensi belanja K/L, langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran 2025, hingga capaian dan nilai indikator deviasi serta penyerapan anggaran per April 2025. KPU Provinsi NTT sendiri hadir melalui Kepala Subbagian Perencanaan, Lusia A.D.P. Hekopung, dan Kepala Subbagian Keuangan, Peiter G. Nappoe. Keduanya mengikuti jalannya diskusi dengan saksama, mencatat poin-poin penting yang akan menjadi bahan evaluasi internal. Diharapkan, melalui forum ini, seluruh satuan kerja termasuk KPU Provinsi NTT, mampu memperkuat komitmen untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan memperbaiki indikator deviasi, demi pengelolaan anggaran negara yang lebih efisien. #KPUNTT #KPUMelayani

#TemanPemilih, Dalam rangka melaksanakan salah satu tugas KPU yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu memutakhirkan dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan, maka KPU RI menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada tanggal 21 – 22 Mei 2025 bertempat di Aula Sidang Kantor KPU RI.  Rakor dibuka pada tanggal 21/05/2025 oleh Ketua KPU RI, Mochmammad Afifuddin, yang mana dalam sambutannya menyampaikan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah sebagai upaya KPU menyediakan data pemilih yang akurat dan valid. Afif menambahkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh KPU Pasca Pemilu/Pemilihan dan merupakan program prioritas nasional. Turut hadir dalam acara pembukaan Anggota KPU Yulianto Sudrajat, Agust Mellaz, dan Betty E. Idroos, serta Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Hari Kedua Rakor, Ketua Divisi Data dan Informasi, Betty E. Idroos menyampaikan kerja-kerja pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan dilakukan pencermatan serta rekapitulasi berjenjang dari KPU kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI. Dilanjutkan pemaparan data hasil sinkronisasi DPT Pilkada dengan data Siak yang diterima dari Kemendagri, serta tata cara penggunaan aplikasi Sidalih PDPB oleh Tim Pusdatin. Dalam rakor tersebut disepakati timeline pelaksanaan PDPB untuk KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Hadir sebagai peserta Rakor, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta Admin/Operator Sidalih KPU Provinsi se Indonesia. #KPUNTT #KPUMelayani