Berita Terkini

#TemanPemilih, KPU Provinsi NTT mengikuti Rapat Koordinasi Implementasi Manajemen Risiko dan Pendampingan Penyusunan Risk Register atau Daftar Risiko Tahun 2025. Kegiatan ini melibatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia, dan diselenggarakan oleh KPU RI secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (12/6). Rapat koordinasi ini secara resmi dibuka oleh Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin, didampingi oleh Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan, Iffa Rosita. Dalam arahannya, Afif menekankan bahwa sebagai instansi publik, KPU wajib melakukan penilaian risiko melalui identifikasi dan analisis risiko agar implementasi manajemen risiko dapat dilakukan secara tepat sasaran. Ia juga mengimbau seluruh KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menyimak dengan saksama materi yang disampaikan oleh BPK RI. Sementara itu, Anggota KPU RI, Iffa Rosita, dalam paparannya menyampaikan bahwa tujuan penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan Pemilu adalah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, menjaga kredibilitas dan integritas Pemilu, melindungi data dan informasi pemilih, mengantisipasi potensi konflik sosial dan politik, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, Iffa juga menambahkan bahwa dengan pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi dan kolektif, KPU dapat meningkatkan ketahanan organisasi dalam menghadapi ketidakpastian, mengurangi potensi kerugian, serta menjaga kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu. Hadir Ketua KPU Jemris Fointuna, Anggota KPU Petrus Kanisius Nahak yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag Hukum Edson Carlos, serta staf dari bagian Hukum. #KPUNTT #KPUMelayani

Kupang – Anggota KPU Provinsi NTT, Lodowyk Fredrik, menyampaikan apresiasi terhadap peran penting DKPP dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu. Hal ini disampaikannya usai mengikuti kegiatan Refleksi Penegakan Etik Pasca Pemilu Serentak 2024 yang digelar secara daring oleh DKPP dalam rangka peringatan HUT ke-13 lembaga tersebut, Rabu, 11 Juni 2025, dari ruang Media Center KPU Provinsi NTT. Menurut Fredrik, keberadaan DKPP tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengadil etik, tetapi juga sebagai pengingat dan pelindung nilai-nilai profesionalitas serta independensi penyelenggara. “Keberadaan DKPP sangat membantu dalam menjaga marwah kelembagaan. Ini menjadi pengingat bagi kami untuk tetap bersikap hati-hati, profesional, dan berintegritas,” ujarnya. Ia berharap DKPP terus menguat secara struktural dan fungsional agar mampu menjalankan tugas secara optimal. “Selamat ulang tahun ke-13 untuk DKPP. Semoga terus eksis dan tetap menjadi garda terdepan dalam menjunjung tinggi etika pemilu,” ucapnya. Ketua DKPP RI, Jimly Asshiddiqie, saat membuka acara secara resmi,  menekankan bahwa penegakan etik merupakan pondasi utama kepercayaan publik. “DKPP tidak sekadar mengadili, tapi juga mendidik dan menjaga martabat penyelenggara agar tetap berada di jalur etik yang benar,” ungkapnya. Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam pemaparannya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung penguatan peran DKPP. Ia menekankan perlunya peningkatan kapasitas, integritas, dan profesionalitas penyelenggara, serta mendorong pemerintah dan DPR untuk menyediakan dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, posisi DKPP sebagai lembaga mandiri harus dijaga sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pembina Perludem, Titi Anggraini yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, menyuarakan pentingnya penguatan legislasi dan pendanaan mandiri bagi DKPP agar tidak bergantung pada goodwill politik. Ia juga mendorong pembentukan forum konsultatif publik, penerapan nilai-nilai etika yang inklusif dan sensitif gender. Peringatan HUT ke-13 DKPP ini menjadi momen penting untuk menegaskan kembali komitmen bersama dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu. Refleksi etik diharapkan dapat memperkuat demokrasi elektoral Indonesia agar semakin transparan, adil, dan dipercaya publik.

#TemanPemilih, KPU Provinsi NTT menggelar Rapat Koordinasi Standarisasi Kehumasan di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-NTT, yang berlangsung di Aula KPU Provinsi NTT pada Selasa, 10 Juni 2025. Ketua KPU Provinsi NTT, Jemris Fointuna, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya keseragaman output informasi kelembagaan dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Kabag Humas dan Informasi Publik Setjen KPU, Reni Rinjani, mendorong penguatan media digital, optimalisasi SEO, serta profesionalisme dalam produksi konten dan penampilan humas. Ia menekankan bahwa informasi publik harus disampaikan secara cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selanjutnya Anggota KPU Provinsi NTT, Baharudin Hamzah, turut menyampaikan bahwa humas merupakan wajah lembaga. Oleh karena itu, penyampaian informasi harus dilakukan secara akurat dan proporsional untuk menjaga kepercayaan publik. Ia juga mendorong setiap divisi di lingkungan KPU aktif menyumbangkan narasi kerja kelembagaan agar masyarakat memahami proses di balik setiap informasi kepemiluan. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pimpinan KPU Provinsi NTT, pejabat struktural dan staf pelaksana lingkup KPU Provinsi NTT serta 22 KPU kabupaten/kota, terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Kasubag Hukum dan SDM serta staf pengelola kehumasan. #KPUNTT  #KPUMelayani

#TemanPemilih, Selasa (10/06/2025) bertempat di Ruang Media Center Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Anggota KPU Provinsi NTT, Lodowyk Fredrik, didampingi oleh Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Melanie Sari Willa Hege, serta Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Lusia A.D.P. Hekopung, mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Lanjutan Mekanisme Tindak Lanjut Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU RI secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan Bimtek diawali dengan penyampaian beberapa poin penting dari pimpinan KPU RI terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan oleh Kepala Bagian Data dan Informasi KPU RI, Vien Elenete. Selanjutnya, Tim Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU RI memaparkan hasil sinkronisasi Data Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 dengan Data Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta teknis pengelolaan data Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) melalui aplikasi Sidalih. Dalam arahannya, Anggota KPU Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, menekankan pentingnya bagi KPU Kabupaten/Kota untuk segera menindaklanjuti data turunan hasil sinkronisasi tersebut. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam menjaga akurasi dan kualitas data pemilih berkelanjutan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. #KPUNTT #KPUMelayani

#TemanPemilih, Hari kedua kegiatan Orientasi Tugas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal KPU TA 2024 kembali dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom Meeting pada Kamis (5/6/2025). Pada hari kedua ini, peserta mendapatkan pembekalan dari sejumlah narasumber internal KPU, yaitu Sekretaris KPU Provinsi Riau Rudinal B., Kepala Biro Keuangan Yayu Yuliani, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) M. Syahrizal Iskandar, Inspektur Utama Nanang Priyatna, Plh. Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (Parhumas) Cahyo Ariawan. Kegiatan ditutup oleh Deputi Bidang Administrasi, Suryadi, yang dalam arahannya menyampaikan pentingnya membangun pola kerja yang adaptif, kolaboratif, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap pelaksanaan tugas ASN di lingkungan KPU. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDM, Ilham, A.P., menekankan bahwa orientasi ini menjadi bekal awal untuk menciptakan ASN yang tidak hanya memahami tugas kelembagaan, namun juga memiliki karakter tangguh, loyal, dan siap berkontribusi dalam setiap tahapan pemilu. Kegiatan ini juga diikuti oleh pejabat struktural di lingkungan KPU Provinsi NTT, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kapasitas ASN di lingkungan KPU. Kegiatan orientasi ini merupakan bagian dari proses pembentukan ASN KPU yang profesional, berintegritas, dan siap melayani publik dengan sepenuh hati. #KPUNTT #KPUMelayani

#TemanPemilih, orientasi tugas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Setjen KPU TA. 2024 resmi dibuka oleh Deputi Administrasi KPU RI, Suryadi, pada Rabu, (4/6). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh seluruh KPU se-Indonesia melalui Zoom Meeting. Dalam arahannya, Suryadi menyampaikan orientasi tugas ini merupakan langkah awal bagi para CPNS untuk mengenal organisasi KPU, lingkungan kerja, serta rekan-rekan sejawat. Selain itu, kegiatan ini menjadi pondasi dalam membentuk ASN KPU yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam melayani. Menjadi ASN KPU bukan hanya tentang pengelolaan administrasi, namun juga tentang menjaga marwah demokrasi di Indonesia. Materi orientasi disampaikan oleh narasumber internal yang terdiri atas Kepala Biro Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Melgia Carolina Van Harling, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan BMN Nur Wakit Aliyusron, Kepala Biro Logistik: Novy Hasbhy Munnawar, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU RI Syahrizal Iskandar, Bagian Perencanaan dan Organisasi dan Bagian Umum diwakili oleh masing-masing Kepala Bagian.. Diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian materi dengan baik dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami secara menyeluruh struktur dan budaya kerja di lingkungan KPU. Orientasi ini menjadi titik awal bagi para CPNS dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara melalui lembaga penyelenggara pemilu. Peserta orientasi terdiri dari seluruh CPNS yang telah dinyatakan lulus seleksi verifikasi administrasi pada 2–3 Juni 2025. Kegiatan ini juga diikuti oleh pejabat struktural di lingkungan KPU Provinsi NTT. #KPUNTT #KPUMelayani