Berita Terkini

Hari ini Jumad (27/8/2021) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili Oleh Kepala Bagian Program, Data, Organisasi, dan SDM Agustinus Ola Paon, S.Sos, M.Si didampingi Kepala Sub bagian Program dan Data Peiter G. Nappoe, S.Kom dan Plt. Kepala Sub bagian Teknis dan Hupmas Lusia Hekopung, S.Sos menyampaikan usulan pedanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 kepada Badan Keuangan  Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dokumen diterima  oleh Drs. Zakarias Moruk, MM selaku Kepala BAKEUDA Provinsi NTT.  

Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT meluncurkan Aplikasi SiPleno NTT yang digunakan sebagai sarana pelaporan Rapat Pleno Rutin bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT. Aplikasi yang berbasis Google Data Studio dan Google Form ini telah digunakan sejak Bulan Juni 2021. Aplikasi SiPleno NTT memiliki fitur antara lain (1) Penginputan Data Rapat Pleno Rutin; (2) Lihat Laporan Rapat Peno Rutin; (3) Lihat Rincian Kehadiran Komisioner dan Pejabat Struktural; dan (4) Lihat dan Unduh Dokumen yang terkait dengan Rapat Pleno Rutin. Walaupun berbasis Google Data Studio dan Google Form, menurut Kasubag Organisasi dan SDM Andew Kette, Aplikasi SiPleno NTT memiliki fitur otentifikasi berlapis sehingga sistem dapat mengetahui data yang asli atau bukan. Selain itu ketepatan data laporan juga akan lebih baik karena dilakukan verifikasi secara berjenjang dari Operator, Kasubag Umum dan Logistik, dan Komisioner sebelum data tersebut dikirim karena setiap user memiliki kode otorisasi yang berbeda. Ketua KPU Provinsi NTT Thomas Dohu mengatakan, Aplikasi Sipleno NTT bertujuan sebagai sarana pengawasan berjenjang atas pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Aplikasi SiPleno NTT juga merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi yang dijalankan KPU Provinsi NTT, khususnya pada Area Manajemen Perubahan. Diharapkan dengan adanya Aplikasi SiPleno NTT, proses pelaporan dan pengawasan Rapat Pleno Rutin dapat berjalan dengan baik.

Dalam acara pembukaan Rapat Evaluasi Tahapan Pencalonan, Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Tahun 2020 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di Hotel Aston Kupang (17/06/2021) pukul 19.00 Wita, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan penghargaan bagi penyelenggara Pemilihan Tahun 2020. Pemberian Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur bagi Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 dengan beberapa kategori. Satuan kerja yang menerima penghargaan sesuai kategori-kategori yang telah ditetapkan yakni : Kategori Pengelolaan Sirekap Terbaik diraih oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Kategori Pengelolaan Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Terbaik diraih oleh KPU Kabupaten Ngada Kategori Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Terbaik diraih oleh KPU Kabupaten Ngada Kategori Satuan Kerja Tanpa Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahun 2020 diraih oleh KPU Kabupaten Manggarai Kategori Pengelolaan Daftar Pemilih Kategori DPTb Terendah diraih oleh KPU Kabupaten Ngada Kategori Daftar Pemilih Kategori Invalid Terendah diraih oleh KPU Kabupaten Sumba Timur Kategori Pengelolaan Daftar Pemilih Kategori Ganda Terendah diraih oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua Kategori Pengelolaan Daftar Pemilih Kategori Responsif Dalam Pelaporan diraih oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat Kategori Pengelolaan Daftar Pemilih Terbaik diraih oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Kategori Pengelolaan Logistik Terbaik Diraih oleh KPU Kabupaten Ngada Piagam Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Ketua, Anggota dan Plt Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menjadi perpanjangan tangan KPU RI dalam menyerahkan Penghargaan KPU RI beberapa waktu lalu bagi KPU Kabupaten Ngada dengan kategori Pengelolaan dan Pelaporan Dana Kampanye.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Rapat Evaluasi Tahapan Pencalonan, Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Tahun 2020 bagi 9 Kabupaten Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di Hotel Aston Kupang. Rapat evaluasi berlangsung selama tiga hari yakni 17 sampai 19 Juni 2021. Acara pembukaan berlangsung pada pukul 19.00 Wita (17/06/2021). Rapat Evaluasi ini dibuka secara daring oleh Ketua KPU Republik Indonesia Bapak Ilham Saputra. Dalam sambutannya Ilham Saputra menyampaikan harapannya agar rapat evaluasi dapat berjalan dengan efektif dan menghasilkan rekomendasi yang berarti bagi pelaksanaan Pemilihan di waktu yang akan datang. Ilham Saputra juga menekankan akan pentingnya memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 Peserta Kegiatan terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara dari Kabupaten Malaka, Belu, Timor Tengah Utara, Sabu Raijua, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sumba Barat dan Sumba Timur serta Ketua KPU dari 13 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur yang tidak melakukan Pemilihan Tahun 2020. Pada acara pembukaan dilakukan peluncuran Rumah Pintar Pemilu Elektronik (E-RPP) KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan E-Book Pemilu NTT 2019 Dalam Angka. E-RPP ini merupakan bentuk adaptasi teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang sosialisasi dan pendidikan pemilih dan E-Book Pemilu NTT 2019 Dalam Angka merupakan persembahan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan literasi kepemiluan di Nusa Tenggara Timur.  Agenda rapat evaluasi diantaranya arahan umum oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sharing pengalaman penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2020 antar sesama penyelenggara Pemilihan Tahun 2019 dilakukan pada hari kedua Rapat Evaluasi.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Evaluasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada 4 Agustus 2021 pukul 10.00 bertempat di Aula KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan daring.  Ketua dan Anggota KPU Sabu Raijua beserta jajaran pejabat struktural hadir secara luring dan membagi pengalaman mengelola tahapan pemilihan suara ulang untuk 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua. Turut bergabung dalam sambungan zoom meeting Ketua dan Anggota KPU dari 22 Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur menyimak pengalaman KPU Sabu Raijua yang telah melaksanakan PSU pada 7 Juli 2021 lalu. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Thomas Dohu dihadiri para Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta sejumlah pejabat struktural dan staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas. Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan PSU yang dilaksanakan 60 (enam puluh) hari kerja setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi telah dilaksanakan dengan baik. Secara proses, PSU dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan baik dari sisi pengelolaan keuangan, pengaktifan kembali panitia ad hock, pencermatan data pemilih, distribusi logistik, pemungutan serta penghitungan suara serta penetapan. “Evaluasi ini bertujuan mencari kelemahan juga keberhasilan sebagai bahan rekomendasi pada penyelenggaraan pemilu ke depan, dan hal ini wajib kita publikasikan  untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU” Kata Thomas Dohu.  Rapat evaluasi berjalan dengan baik, anggota KPU Sabu Raijua dari setiap divisi diberi kesempatan membagi pengalamannya mengelola PSU ini. Beberapa hal baru yang diterapkan dalam pelaksanaan PSU antara lain adanya aplikasi Cek DPT, dibentuknya Posko Pelayanan Data Pemilih, kegiatan PPS Stay TPS dan Surat Cinta Untuk Pemilih yang dibagikan saat pendistribusian C-Pemberitahuan.

Selasa (27/0/2021) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan penyegaran Pengelolaan PPID bagi 22 KPU Kabupaten/Kota secara daring. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Thomas Dohu, dan dihadiri oleh Ketua Divisi Data dan Informasi, Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Yosafat Koli, Plt. Kasubag Teknis dan Hupmas Lusia Hekopung dan staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Thomas Dohu menegaskan pentingnya pengelolaan informasi publik demi menjamin pemenuhan hak akan ketersediaan informasi publik serta peran media sosial dalam menjaga citra lembaga Komisi Pemilihan Umum. Yosafat Koli menjelaskan mengenai pedoman pengelolaan PPID sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 22 KPU Kabupaten/Kota turut menyampaikan kondisi pengelolaan PPID di masing-masing satuan kerja, dimana masih terdapat satuan kerja yang sama sekali belum menerapkan standar pelayanan informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Di akhir kegiatan Thomas Dohu mengarahkan KPU Kabupaten yang belum sepenuhnya menerapkan standart pelayanan informasi publik untuk menjadi perhatian dalam agenda rapat pleno rutin guna ditindaklanjuti dalam kesempatan pertama