Berita Terkini

Rabu, 03 Desember 2025 19:10
171

Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025

Kupang, ntt.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025 yang diselenggarakan  KPU RI  1–3 Desember 2025 di The Natsepa Hotel & Resort, Ambon. KPU Provinsi NTT diikuti Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Lodowyk Fredrik, serta Operator SiDalih, Mayang Fitrylia Azis.Agenda Rakor ini terkait teknis  penguatan akurasi dan kualitas data pemilih, termasuk penanganan data ganda, data invalid, validasi usia pemilih, serta sinkronisasi data antara provinsi dan kabupaten/kota. Dalam arahannya  Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin menekankan pentingnya ketelitian dalam pengelolaan data pemilih, khususnya pada wilayah terdampak bencana. Perhatian juga diberikan pada pemenuhan kriteria data padan, peningkatan perlindungan data pribadi, serta mitigasi potensi kebocoran data. Integritas data pemilih disebut sebagai faktor penting yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap KPU. Pada kesempatan tersebut, KPU NTT melaporkan  progres pemutakhiran data, termasuk penurunan jumlah data invalid usia di atas 100 tahun serta penyelesaian data ganda antarprovinsi melalui proses verifikasi berjenjang.Adapun jadwal rekapitulasi PDPB berikutnya telah ditetapkan, yaitu rapat pleno tingkat kabupaten/kota pada 8 Desember 2025, rapat pleno tingkat provinsi pada 12 Desember 2025, dan rekapitulasi tingkat nasional pada 16–17 Desember 2025 di Kantor KPU RI.Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, KPU Provinsi NTT menegaskan komitmennya untuk menjaga akurasi data pemilih sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemilu yang profesional, kredibel, dan berintegritas.

Selengkapnya
Rabu, 03 Desember 2025 17:23
110

Kopi Parmas Part 3 Strategi Penguatan Literasi Politik dalam Konteks Komunal

Kupang, ntt.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menggelar  Program KoPi Parmas Part 3 (Kita Omong Pemilu, Demokrasi, dan Partisipasi Masyarakat) Rabu (3/12) secara daring. Kegiatan diskusi Panel tematik mingguan kali ini mengusung tema “Strategi Penguatan Literasi Politik dalam Konteks Komunal” itu menampilkan dua narasumber Ramli Ika, Anggota KPU Sabu Raijua Divisi Hukum dan Pengawasan serta Dickson N.Y Daly, anggota KPU Sumba Barat Daya Divisi Sosdiklih Parmas & SDM  Diskusi yang dipandu moderator  Agatha M.S Woda staf KPU Provinsi NTT diawali dengan pemaparan materi narasumber Ramli Ika tentang tipologi  masyarakat komunal  ditandai oleh kedekatan sosial, relasi kolektif yang kuat, dan nilai-nilai kebersamaan. Menurut Ramli, literasi politik tidak sekadar kemampuan memahami informasi politik, juga proses membangun kesadaran bersama. Lebih jauh Ia menegaskan, politik hadir bukan sebagai ruang individual, melainkan sebagai bagian dari adat, musyawarah, dan penghidupan sosial.  Karena itu, strategi penguatan literasi politik harus sensitif terhadap dinamika kolektivitas, struktur sosial lokal, dan otoritas adat yang masih hidup dalam praktik sehari-hari. Ramli juga menyampaikan sharing pengalaman KPU Sabur Raijua dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat komunal menggunakan kearifan lokal.  Senada dengan itu narasumber Dickson Daly dalam pemaparannya  menekankan pentingnya literasi politik berbasis edukasi, dialog komunitas, dan pendekatan yang selaras dengan budaya lokal. Menurut Dickson, untuk  menguatkan  literasi Politik Pendekatan komunitas berbasis kearifan lokal dengan menggunakan ruang-ruang kolektif tradisional seperti balai desa, rumah adat, atau forum musyawarah sebagai arena pendidikan pemilih.  Selain itu lanjut Dickson, mengintegrasikan narasi adat dalam pesan literasi politik, misalnya pentingnya partisipasi sebagai bentuk menjaga martabat komunitas. Membangun peran tokoh komunitas sebagai Political Educator melatih tokoh adat, agama, dan pemuda menjadi influencer politik lokal yang memahami prinsip demokrasi dan kepemiluan. Dalam sesi dialog ingteraktif bersama antara peserta dan narasumber, berbagai perspektif, tantangan dan potensi literasi masyarakat komunal disampaikan peserta. Beberapa peserta memberikan catatan kritis terkait  ketergantungan pilihan politik terhadap elit komunitas, dan tidak otonom dalam menentukan pilihan politiknya. Sementara itu anggota KPU NTT Baharudin Hamzah dalam refleksinya akhirnya menegaskan, NTT memiliki kekayaan komunitas sosial yang terus hidup ditengah masyarakat. Relasi sosial tersebut menjadi potensi sekaligus tantangan bagi KPU dalam mendidik masyarakat menjadi permilih kritis. Ia menjelaskan dalam perspektif masyarakat komunal, basis ketergantungan pemilih berada pada figur. Menurut Bahar, menjadi mudah bagi KPU menggalang partisipasi melalui tokoh adat, namun dalam politik praktis, peran sentral itu bisa dimanipulasi menjadi untuk pragmatis. Karena itu tantangan bagi KPU adalah mendesain program Pendidikan pemilih yang benar-benar menyentuh dan berkesinambungan. Diskusi Tematik Panel KoPi ParMas, dibuka dan ditutup oleh Plh Ketua KPU Provinsi NTT Petrus Kanisius Nahak dan dihadiri Kasubag Parmas & SDM KPU NTT Bathseba Dapatalu,M.Si dan tim. Melalui Diskusi KoPi Parmas Part 3, KPU Provinsi NTT berharap strategi penguatan literasi politik yang berbasis komunitas dapat terus diperkuat

Selengkapnya
Selasa, 02 Desember 2025 13:32
114

KPU MENGAJAR BERSAMA MAHASISWA ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS NUSA CENDANA KUPANG

Kupang, ntt.kpu.go.id - Anggota KPU  Nusa Tenggara Timur Elyaser Lomi Rihi  menjadi narasumber dalam kegiatan KPU mengajar bersama mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fisip Undana,Selasa (02/12). Kuliah umum Praktisi yang berlangsung di aula Fisip Undana itu mengusung thema sistem Pemilu. Kegiatan tersebut  dibuka oleh Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara  Dr. Hendrik Toda, S.Sos,.M.Si di pandu moderator Ivan Gideon Fanggidae. S.Sos., MPA yang juga dosen Ilmu Administrasi Negara. Dalam paparannya, Elyaser menguraikan sistem pemilu di Indonesia, yang digunakan saat ini adalah sistem proporsional terbuka yang memberi ruang besar bagi pemilih untuk memilih calon secara langsung. Elyaser yang juga Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU NTT itu lebih lanjut menguraikan, tahapan teknis pemilu  yang berujung pemungutan suara,  konversi suara menggunakan metode Sainte Lague, untuk pembagian kursi sesuai perolehan suara. Elyaser juga lebih jauh menekannya pentingnya peran mahasiswa sebagai penerus masa depan negeri mengawal pemilu. "Kontribusi mahasiswa sebagai pemilih kritis yang mendorong terciptanya pemilu yang jujur, adil dan berintegritas." tegas Elyaser. Kegiatan KPU mengajar  kali ini mendapat respon positif, para mahasiswa antusias menyampaikan pertanyaan dan berdialog. Melalui program pendidikan pemilih KPU mengajar ini, KPU Provinsi NTT terus berkomitmen  memperkuat literasi kepemiluan di lingkungan pendidikan tinggi demi terwujudnya pemilu yang semakin inklusif dan partisipatif

Selengkapnya
Senin, 01 Desember 2025 12:42
183

Rapat Pleno Rutin KPU Provinsi NTT

.Kupang, ntt.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur Senin (1/12) menggelar Rapat Pleno Rutin  di Aula KPU Provinsi NTT. Rapat yang dipimpin Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna didampingi anggota Baharudin Hamzah dan Petrus Kanisius Nahak itu, diikuti Pelaksana tugas Sekretaris Melanie S.W Hege, pejabat struktural dan fungsional.Rapat Pleno rutin  membahas agenda seminggu kedepan untuk setiap divisi.  Pembahasan dimulai dengan divisi Keuangan Umum dan logistik terkait sewa gudang dan pelatihan kerarsipan yang telah diselesaikan. Serta laporan terkait pelaksanaan anggaran diakhir tahun. Rapat juga membahas rencana kegiatan divisi sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, terkait  Pendidikan Pemilih KPU Mengajar Kelas Mahasiswa Magang di KPU NTT,  dan KPU Mengajar program Merdeka Belajar bersama Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Fisip Undana Kupang. Juga agenda divisi Params dan SDM lain yang turut dibahas dan setujui adalah lanjutan Diskusi Tematik Kopi Parmas Part 3, serta  Podcast  Pemilih Pemula bersama  mahasiswa magang. Selain itu divisi Perencanaan data dan informasi,  pleno menyetujui rencana rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih berkelanjutan tingkat Provinsi  yang akan digelar 12-13 Desember 2025. Forum rapat pleno rutin juga menyetujui pergerseran jadwal Bimtek Pergantian antar Waktu bagi Partai Politik tingkat Provinsi pada minggu kedua yang disampaikan divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Agenda lain yang juga dibahas dan disepakati untuk ditindaklanjuti di divisi Hukum dan pengawasan terkait laporan SPIP dan JDIH yang akan gelar  daring bersama  KPU kabupaten/kota.

Selengkapnya
Senin, 01 Desember 2025 10:32
182

Upacara Memperingati HUT KORPRI yang ke-54

Kupang, ntt.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Senin 1 desember 2025 menggelar upacara Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris KPU Provinsi NTT, Melanie S. W. Hege yang bertindak sebagai pembina upacara membacakan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H Dalam sambutannya, Zudan menyampaikan apresiasi  kepada 5,5 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia yang telah mengabdi bagi bangsa dan negara selama lebih dari lima dekade sejak KORPRI berdiri pada tahun 1971. Peringatan HUT ke-54  menjadi momentum bagi ASN untuk memperkuat profesionalisme, loyalitas, serta dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Lebih lanjut beliau menegaskan, ASN sebagai  garda terdepan dalam memberikan layanan publik, mengelola kebijakan, dan menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, integritas, disiplin, dan etika profesi menjadi fondasi yang harus terus dijunjung tinggi oleh seluruh anggota Korpri. ASN juga diingatkan untuk menjaga netralitas, terutama pada periode dengan agenda kepemiluan. Pada bagian lainnya Zudan juga menekankan  pentingnya transformasi digital dalam birokrasi. Seiring perkembangan zaman, ASN dituntut bekerja secara cepat, efektif, adaptif, dan transparan. Transformasi digital menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat kepercayaan publik. ASN tidak hanya diminta mengikuti perubahan, tetapi juga menjadi penggerak inovasi di satuan kerja masing-masing. Ia juga  berharap ASN  terus meningkatkan pelayanan publik, memperkuat sistem merit, pengembangan karier, serta standar etika profesi. Regulasi tersebut menjadi tonggak penting dalam membangun birokrasi modern menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus memastikan pembinaan karier ASN berlangsung lebih adil, kompeten, dan berintegritas. Selain itu, ia juga mengingatkan terkait delapan tekad Korpri siaga sebagai kompas moral ASN, mulai dari memperkuat persatuan korps, menjaga netralitas, meningkatkan profesionalisme, hingga mencegah kebocoran anggaran negara. Ia berharap momentum hari ulang tahun  Korpri menjadi ajang memperkuat komitmen ASN dalam memberikan pelayanan publik yang jujur, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Turut hadir dalam upacara peringatan HUT Korpri ke -55 Ketua KPU NTT Jemris Fointuna, anggota KPU NTT Baharudin Hamzah, Petrus Kanisius Nahak dan Elyaser Lomi Rihi serta pejabat struktural dan fungsional dilingkup KPU Provinsi NTT

Selengkapnya
Jumat, 28 November 2025 17:10
166

Monitoring Kepegawaian BIRO SDM KPU RI di KPU Provinsi NTT

Kupang, ntt.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima kunjungan Monitoring Kepegawaian dari Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPU RI pada Jumat, 28 November 2025, bertempat di Ruang Rapat Ketua KPU Provinsi NTT. Monitoring ini dipimpin oleh Riki Arantes, Kepala Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Biro SDM KPU RI, didampingi oleh Jolanda Alfirifa Lilipory, Fungsional Ahli Madya Penata Kelola Pemilu KPU RI. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna, Anggota KPU Provinsi NTT Baharudin Hamzah, Lodowyk Fredrik, Elyaser Lomi Rihi, dan Petrus Kanisius Nahak, serta Plt. Sekretaris KPU Provinsi NTT Melanie S. W. Hege. Monitoring kepegawaian ini bertujuan untuk menilai, memantau, dan memperkuat tata kelola SDM di lingkungan KPU Provinsi NTT agar selaras dengan ketentuan nasional dan standar kelembagaan. Dalam pemaparannya, Riki Arantes menegaskan bahwa penataan SDM yang terpadu dan berkelanjutan merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas kerja, serta kesiapan lembaga menghadapi agenda kepemiluan yang semakin kompleks. Salah satu aspek penting yang dibahas adalah penguatan disiplin pegawai. Disiplin tidak hanya diukur dari tingkat kehadiran, tetapi juga dari kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan waktu, etos kerja, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Disiplin yang baik diyakini memiliki dampak langsung terhadap profesionalitas dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu. Selain itu, monitoring juga menekankan pentingnya pengembangan kompetensi pegawai, baik melalui pelatihan teknis maupun nonteknis, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan regulasi dan perkembangan teknologi. Pembahasan turut mencakup persiapan ujian dinas sebagai bagian dari pengembangan karier aparatur. Topik lain yang menjadi perhatian adalah integritas dan etika pegawai. Seluruh pegawai KPU diimbau untuk menjunjung tinggi netralitas, menghindari konflik kepentingan, serta menjaga kehormatan lembaga melalui perilaku yang berintegritas. Monitoring juga mencakup evaluasi administrasi kepegawaian, seperti penataan arsip, kelengkapan dokumen, dan akurasi data dalam sistem kepegawaian. Ketertiban administrasi dianggap sangat penting agar proses manajerial berjalan tertib, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna juga menyampaikan rencana peningkatan tipologi satuan kerja KPU Provinsi NTT dari Tipe B menjadi Tipe A, yang membutuhkan kesiapan struktur organisasi, sumber daya manusia yang lebih kuat, serta tata kelola administrasi yang semakin profesional. KPU Provinsi NTT menyampaikan apresiasi atas monitoring yang dilakukan Biro SDM KPU RI dan berharap kegiatan ini dapat semakin memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, serta integritas kelembagaan dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi di Nusa Tenggara Timur.

Selengkapnya