Berita Terkini

Selasa, 25 November 2025 17:03
215

Pimpinan Bawaslu NTT Koordinasikan Data Pemilih Jelang Pleno PBD

KUPANG – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu  Nusa Tenggara Timur Amrunur Muh Darwan  dan Magdalena Yunita Wake Selasa, (2511) melakukan koordinasi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT. Agenda kunjungan  terkait progres administatif pendaftaran pemilih berkelanjutan triwulan kedua dan persiapan pleno ditingkat Provinsi maupun  Kabupaten/Kota, serta proses pemutahiran kepengurusan dan keanggotaan partai politik. Pimpinan Bawaslu NTT didampingi Kepala Bagian Pengawasan Dra.Fanny Matulessy dan Plt. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu NTT Abdul Asis itu diterima langsung Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna diruang kerjanya bersama anggota Baharudin Hamzah, Lodwyk Fredrik dan Elyazer Lomi Rihi serta Pelakasana tugas Sekretaris KPU Provinsi NTT Melanie, Sari Wila Hege. Anggota Bawaslu  NTT Amru yang juga Kordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan  dalam penyampaiannya menekankan pentingnya merawat kebersamaan dan koordinasi yang intens antara sesama penyelenggara pemilu sampai dilevel Kabupaten/Kota. Hal ini penting sebagai ruang tukar tambah pengetahuan juga kolaborasi  demi terwujudnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pasca pemilu dan pemilihan. Kunjungan koordinasi  menurut Amru, selain momentum silaturrahmi, juga Bawaslu NTT ingin  mendapatkan gambaran terkait proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan  dan pemutakhiran kepengurusan serta keanggotaan partai politik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, dan akuntabel. Senada dengan Amru, anggota Bawaslu NTT Magdalena Yunita Wake yang juga Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu NTT menjelaskan, sebagai penangungjawab teknis proses pemutahiran Kepenguran dan keanggotaan Partai Politik ditingkat Provinsi, pihaknya ingin memastikan kemajuan yang telah dicapai dalam proses tersebut. Nita yang biasa disapa menjelaskan, sesuai arahan hirarki, pihaknya mengedepankan proses koordinasi dengan bertemu langsung stakeholders, sedangkan koordinasi administrative melalui surat adalah jalan terakhir. Ia berharap data kekepengurusan parpol ditingkat Provinsi yang telah diupdate dapat diakses Bawaslu NTT.     Sementara itu Ketua KPU NTT Jemris Fointuna dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas koordinasi yang terus dilakukan Bawaslu NTT. Ia berharap sinergisitas kelembagaan terus terjaga, agar proses konsolidasi demokrasi electoral di NTT dapat berjalan dengan baik. Terkait progres pemutahiran kepengurusan Parpol, Jemris menjelaskan ada 11 partai politik ditingkat Provinsi yang sudah menyampaikan pemutahiran kepengurusan dan keanggotaan. Hal senada juga disampaikan anggota KPU NTT Eliyazer Lomi Rihi yang juga Ketua Divisi Teknis Penyelenggaran Pemilu KPU NTT. Menurut Ely, seluruh proses pemutahiran kepengurusan dan keanggotaan parpol dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Data kepengurusan serta keanggotaan parpol yang telah dimutahirkan diakses melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SiPoL). Hal substantif dari pemutahiran kepengurusan parpol tambah Ely, berhubungan dengan  keputusan Dewan Pimpinan Pusat Parpol, nama-nama pengurus, kuota perempuan  30 persen perempuan dalam kepengurusan, kepemilikan nomor rekening parpol  dan alamat kantor partai politik. Sementara itu Anggota KPU NTT Lodowyk Frederick yang juga Ketua Divisi  Perencanaan  Data dan Informasi KPU NTT menambahkan,  sesuai rencana pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota akan dilaksanakan tanggal 6-8 Desember 2025,  dan tingkat Provinsi akan digelar  tanggal 12-13 Desember 2025. Sedangkan untuk  pleno rekapitulasi tingkat Nasional akan digelar 16-18 Desember 2025. Ia juga menjelaskan, berbagai hal teknis proses pemutahiran data dilapangan seperti pemilih kategori anomali usia, ganda antar Kabupaten dalam Provinsi serta ganda antar Provinsi, yang akan diselesaikan sebelum pleno rekapitulasi. Turut hadir dalam pertemuan kordinasi itu, Kasubag Teknis Penyelenggaran Pemilu Agustina Tousilak, M.Ap serta para staf bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Selengkapnya
Senin, 24 November 2025 11:15
254

Anggota KPU NTT Baharudin Hamzah Isi Kuliah Praktisi Program Kampus Merdeka di FISIP Undana

Kupang, ntt.kpu.go.id - Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Baharudin Hamzah, menjadi pengajar unsur praktisi dalam Program Kampus Merdeka yang diselenggarakan pada Senin, 24 November 2025, bertempat di Aula FISIP Universitas Nusa Cendana (Undana). Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi antara KPU dan perguruan tinggi dalam memperluas edukasi kepemiluan bagi generasi muda. Dalam kesempatan tersebut, Baharudin membawakan materi berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Era Digital.” Di hadapan para mahasiswa FISIP Undana, ia menekankan pentingnya posisi pemilih pemula sebagai kelompok strategis yang dapat menentukan arah demokrasi melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses pemilu. Baharudin juga menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi digital telah memengaruhi perilaku pemilih muda, mulai dari cara mengakses informasi politik, membentuk opini, hingga menentukan pilihan politik. Ia mengajak mahasiswa untuk memanfaatkan ruang digital secara bijak, tidak hanya sebagai media mendapatkan informasi, tetapi juga sebagai wadah berbagi pengetahuan, mengedukasi sesama, serta menyebarkan konten positif terkait kepemiluan. “Keterlibatan generasi muda sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Ruang digital memberikan banyak peluang bagi pemilih pemula untuk berperan aktif, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam hal literasi informasi,” ujarnya. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi NTT berharap mahasiswa semakin memahami pentingnya partisipasi politik sejak dini serta menyadari peran mereka dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Kolaborasi pendidikan antara KPU dan kampus menjadi langkah strategis untuk memperkuat literasi kepemiluan di kalangan generasi muda.

Selengkapnya
Minggu, 23 November 2025 10:30
182

KPU NTT Ikuti FGD Nasional Evaluasi Seleksi Anggota KPU, Dorong Penguatan Standar Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

Bali, ntt.kpu.go.id — KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Nasional Evaluasi Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia pada 20–22 November 2025 di Bali. Kegiatan FGD dibuka secara resmi oleh Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin, didampingi Anggota KPU RI Parsadaan Harahap dan Iffa Rosita. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat standar seleksi penyelenggara pemilu serta mendorong reformasi rekrutmen yang lebih transparan, terstruktur, dan akuntabel. FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan, akademisi Universitas Lampung Dr. Yunilisiah, M.Si., serta akademisi dari Universitas Padjadjaran. Para narasumber memberikan perspektif komprehensif terkait tantangan dan urgensi pembenahan sistem seleksi komisioner dalam menjaga kualitas demokrasi. Dalam pemaparannya, Dr. Yunilisiah menegaskan bahwa seleksi komisioner bukan hanya proses administratif, tetapi merupakan fase strategis dalam memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu ke depan. “Komisioner adalah benteng utama yang melindungi suara rakyat. Integritas penyelenggara pemilu lahir dari seleksi yang objektif, terukur, dan bebas dari konflik kepentingan,” tegasnya. Materi pemantik yang disampaikan para narasumber menjelaskan bahwa kesalahan dalam proses seleksi dapat berdampak luas pada stabilitas kelembagaan, kualitas tata kelola, meningkatnya pelanggaran etik, hingga menurunkan kepercayaan publik. Karena itu, reformasi seleksi dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi demokrasi. Dalam sesi diskusi, peserta FGD menyoroti sejumlah tantangan yang selama ini dihadapi, seperti belum seragamnya standar seleksi antarwilayah, perlunya penguatan sistem rekam jejak calon, minimnya digitalisasi tahapan seleksi, potensi subjektivitas dalam wawancara, serta pentingnya memperkuat integritas dan independensi Tim Seleksi (Timsel). FGD juga menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, antara lain penyeragaman masa jabatan komisioner, penyusunan standar nasional instrumen penilaian integritas dan kompetensi, pembangunan KPU Talent Pool Nasional, serta digitalisasi penuh proses rekrutmen. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme, objektivitas, dan akuntabilitas dalam rekrutmen penyelenggara pemilu. KPU Provinsi NTT menyatakan dukungan penuh terhadap arah reformasi seleksi yang dicanangkan KPU RI. Keikutsertaan dalam FGD ini menjadi momentum penting bagi KPU NTT dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, memastikan proses rekrutmen yang lebih objektif, serta menghadirkan penyelenggara pemilu yang siap menghadapi kompleksitas pemilu modern. Melalui kegiatan ini, KPU NTT menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas penyelenggara pemilu sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas dan terpercaya.

Selengkapnya
Jumat, 21 November 2025 21:23
181

Penutupan Bimtek Hari Ke-2 Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip KPU Provinsi Se-NTT

Kupang, ntt.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melanjutkan pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Wilayah KPU Provinsi se-Nusa Tenggara Timur yang bertempat di Hotel Neo Aston Kupang. Pemaparan materi sekaligus penutupan kegiatan berlangsung pada hari kedua, Jumat (21/11/2025). Pada sesi I, Arsiparis Ahli Madya Filmon L. Kekado, SH menyampaikan materi bertema Pemberkasan Arsip Aktif, Praktek Pengelolaan dan Penataan Arsip Inaktif. Dalam pemaparannya, Filmon menjelaskan bahwa pemberkasan arsip adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun sistematis dan logis sesuai konteks kegiatan sehingga membentuk satu berkas utuh. Ia menegaskan bahwa pengelolaan dan penataan arsip yang baik dan sesuai kaidah akan menjadikan arsip sebagai sumber informasi dan komunikasi, sumber sejarah, serta sumber pertanggungjawaban. Sesi II menghadirkan Arsiparis Ahli Muda Marlin Elisye Koikit, S.I.Kom dengan fokus materi pada praktik penyusunan dan penataan arsip aktif dan inaktif pada sarana penyimpanan, di antaranya filling cabinet dan box arsip. Selama sesi materi, jalannya kegiatan dipandu oleh Maria E. Silla, Kepala Subbagian Umum dan Logistik KPU Provinsi NTT, selaku moderator. Kegiatan Bimtek hari kedua sekaligus resmi ditutup oleh Plh. Sekretaris KPU Provinsi NTT, Carolus F. Dengi. Dalam arahannya, Carolus menekankan agar seluruh pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam kegiatan ini dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh KPU kabupaten/kota, serta mendorong agar unit kerja tetap bekerja dengan tertib administrasi dan berpedoman pada standar nasional kearsipan. Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Struktural dan Fungsional KPU Provinsi NTT, Kasubag KUL dan staf KPU kabupaten/kota, serta staf pelaksana KPU Provinsi NTT. Melalui penyelenggaraan Bimtek ini, KPU Provinsi NTT terus memperkuat komitmen untuk menghadirkan tata kelola arsip yang profesional, tertib, dan akuntabel sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik serta penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang terpercaya.

Selengkapnya
Jumat, 21 November 2025 16:30
98

KPU NTT ikut Pelatihan Jurnalistik

Jakarta, ntt.kpu.go.id - Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bathseba Selvya Dapatalu, mengikuti Pelatihan Jurnalistik Batch 2 yang diselenggarakan oleh Tempo Institute pada 21 November 2025 di Gedung TEMPO, Kebayoran, Jakarta. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kehumasan, khususnya dalam penulisan berita, komunikasi publik, dan penanganan isu krisis di lingkungan KPU. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Humas KPU RI, Renny Pratiwi Rinjani, yang dalam arahannya menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bagi para kepala subbagian di seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa selain kemampuan menulis dan menjadi host podcast, para pejabat humas KPU harus memahami etika jurnalistik serta strategi penanganan krisis di satuan kerja masing-masing. Pada sesi pertama, peserta menerima materi dari Yosep Suprayogi, Redaktur Pelaksana sekaligus Kepala Pengembangan Produk Digital TEMPO yang membawahi Majalah Tempo, Koran Tempo, dan Tempo.co. Yosep menyampaikan materi mengenai Media Mapping dan Handling Media Crisis di era digital, termasuk bagaimana lembaga publik dapat melakukan mitigasi risiko terhadap pemberitaan negatif. Sesi kedua diisi oleh Istisari Bulan Lageni, Dosen Ilmu Komunikasi sekaligus trainer di bidang hubungan masyarakat. Ia memaparkan prinsip-prinsip komunikasi efektif bagi seorang Public Relations, termasuk teknik menyampaikan pesan secara tepat, jelas, dan berorientasi pada solusi. Pada sesi ketiga, peserta menerima materi dari Fransisca Christy Rosana, wartawan desk politik Tempo dan pembawa acara siniar Bocor Alus Politik di kanal YouTube Tempo.co. Ia menjelaskan jenis-jenis media di Indonesia beserta karakteristiknya, serta bagaimana memilih platform yang sesuai untuk keperluan penyampaian informasi kelembagaan. Sesi terakhir diisi oleh Indah Firdaus, seorang profesional Master of Ceremony. Ia memaparkan strategi komunikasi yang tepat saat menghadapi tekanan publik dan media. Sesi ini dilengkapi dengan simulasi penanganan krisis di mana peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk menganalisis dan menyelesaikan satu kasus nyata yang terjadi pada Pemilu 2024. Pelatihan Jurnalistik Batch 2 ini diikuti oleh seluruh Kepala Sub Bagian yang membidangi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi/KIP Aceh se-Indonesia. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi dua gelombang pada awal dan akhir November 2025. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi NTT berharap peningkatan kapasitas kehumasan dapat memperkuat kualitas layanan informasi publik, mendorong transparansi, serta meningkatkan literasi kepemiluan di masyarakat

Selengkapnya
Jumat, 21 November 2025 13:26
152

KPU NTT Ikuti Diskusi Publik Sistem Pemilu MMPR dan OLPR Bersama KPU RI

Bandung, ntt.kpu.go.id - Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Jemris Fointuna bersama Anggota KPU Provinsi NTT Elyaser Lomi Rihi mengikuti Diskusi Publik bertema “Implementasi Sistem Mixed Member Proportional Representation (MMPR) dan Open List Proportional Representation (OLPR): Sebuah Kajian Komparatif Sistem Pemilu di Negara Lain)”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU RI dan berlangsung pada 18–21 November 2025 di Bandung. Dalam sambutannya, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa sistem pemilu memiliki keterkaitan erat dengan biaya penyelenggaraan pemilu dan beban kerja penyelenggara. Afif menyampaikan bahwa desain sistem pemilu mempengaruhi pola kerja kelembagaan penyelenggara pemilu, baik dari sisi teknis maupun operasional. Ia menegaskan bahwa meskipun penyelenggara pemilu dapat memperkaya referensi melalui kajian komparatif, keputusan terkait sistem atau model pemilu tetap berada pada kewenangan pembentuk Undang-Undang. Terkait mengemuka wacana penerapan sistem pemilu campuran di Indonesia, Afif menilai penting untuk mempelajari praktik negara lain secara komprehensif. Hal ini, menurutnya, bertujuan agar penyelenggara pemilu memahami tantangan nyata yang mungkin muncul dalam penerapannya, sehingga tidak hanya menilai sistem tersebut dari idealitas konsep, namun juga mempertimbangkan kompleksitas praktik di lapangan. Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Holik, menjelaskan bahwa kegiatan diskusi ini merupakan bagian dari upaya literasi dan kajian mendalam untuk memahami sistem pemilu MMPR dan OLPR. Kajian komparatif dari berbagai negara diharapkan dapat memperkaya perspektif penyelenggara pemilu terkait implikasi teknis, manajerial, dan operasional dari penerapan beragam model sistem pemilu. Diskusi publik ini menghadirkan narasumber dari berbagai institusi nasional dan internasional, antara lain akademisi Prof. Dr. H. Didin Muhafidin, S.I.P., M.Si.; perwakilan Mahkamah Konstitusi (Dr. Mardian Wibowo); Perludem (Heroik); International IDEA (Adhy Aman); IFES (Vasu Mohan); serta perwakilan penyelenggara pemilu dari Thailand, Jerman, Meksiko, Taiwan, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, KPU Provinsi NTT memperkuat komitmen dalam mendukung penguatan kapasitas penyelenggara pemilu melalui kajian akademik dan pembelajaran praktik internasional, sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Indonesia.

Selengkapnya